May Day 2026, Buruh Balikpapan Desak Kenaikan UMK dan Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan

Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Balikpapan diwarnai dengan berbagai tuntutan dari kalangan pekerja.

Selain mendesak kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) yang lebih layak, buruh juga menyoroti persoalan layanan BPJS Kesehatan yang dinilai masih bermasalah.

Isu ini menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan yang berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut melalui pembahasan bersama pihak terkait.

Buruh Dorong Kenaikan UMK Lewat Forum Tripartit

Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan buruh, khususnya terkait kenaikan UMK.

Meski Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) melaporkan UMK Balikpapan mengalami kenaikan setiap tahun sesuai regulasi, para buruh berharap nilainya bisa lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak.

“Harapan teman-teman buruh, UMK bisa naik lebih tinggi lagi. Hal tersebut tentunya akan dibahas melalui forum tripartit,” ujarnya, Jumat (1/5/2026).

Forum tripartit sendiri melibatkan pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan.

DPRD Soroti Masalah BPJS, Siapkan Anggaran Rp90 Miliar

Selain upah, layanan BPJS Kesehatan menjadi isu krusial yang paling banyak dikeluhkan buruh.

Tercatat sekitar 7.000 peserta BPJS di Balikpapan mengalami pemangkasan status kepesertaan dari pemerintah pusat.

Menanggapi hal ini, Budiono menegaskan DPRD akan melakukan pendalaman data bersama Dinas Sosial. Bagi warga yang tidak lagi ditanggung pusat maupun provinsi, Pemkot Balikpapan siap mengambil alih melalui APBD.

“Pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sekitar Rp90 miliar untuk menjamin kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Budiono juga menyoroti sejumlah kendala teknis di lapangan, seperti tunggakan klaim BPJS ke rumah sakit serta antrean pasien yang masih menumpuk.

Selain itu, buruh meminta transparansi terkait daftar penyakit yang tidak ditanggung BPJS.

Untuk mencari solusi konkret, DPRD Balikpapan berencana memanggil pihak BPJS Kesehatan guna melakukan pertemuan khusus bersama perwakilan buruh.

“Kami akan menjadwalkan pertemuan agar semua keluhan bisa dijawab secara terbuka,” pungkasnya. (adv/am)