Connect with us

SEPUTAR KALTIM

BEM KM UNMUL Kritik 100 Hari Rudy Mas’ud: Janji Gubernur Dinilai Hampa, Rakyat Masih Menderita

Diterbitkan

pada

Wagub Seno Aji mendengarkan keluhan dan tuntutan massa aksi di depan Kantor Gubernur, Rabu, 4 Juni 2025. (Chandra/Kaltim Faktual)

Seratus hari pertama kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mendapat kritik tajam dari BEM KM Universitas Mulawarman. Mereka menilai tak ada langkah konkret yang berpihak pada rakyat, sementara masalah-masalah mendasar justru semakin parah.

Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM UNMUL) melontarkan kritik keras terhadap 100 hari pertama masa jabatan Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyebut belum ada langkah nyata dan menyeluruh dari pemerintah yang benar-benar menyentuh kepentingan rakyat.

“Yang terjadi justru kelanjutan dari pola kekuasaan lama, penuh pencitraan, minim substansi, dan menambah beban penderitaan rakyat,” tegas BEM KM UNMUL, Rabu, 4 Juni 2025.

Baca juga:   Kesbangpol Kaltim Ajak Generasi Muda Tanamkan Nilai Pancasila Sambut Indonesia Emas 2045

Mereka menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai belum tertangani, bahkan memburuk:

  1. Kasus Muara Kate Mandek:
    Janji penyelesaian kasus pembunuhan warga adat Muara Kate dinilai masih mengambang. Keadilan tertunda, trauma masyarakat adat belum terobati.
  2. Represi terhadap Gerakan Sipil:
    Aparat dianggap kembali menjadi alat kekuasaan, bukan pelindung rakyat. BEM mencontohkan beberapa kasus seperti kekerasan terhadap Aliansi Nelayan Muara Badak, penangkapan peserta aksi “Indonesia Gelap” di Balikpapan, kekerasan terhadap solidaritas pedagang Pasar Subuh Samarinda, serta kriminalisasi masyarakat adat Desa Telemow.
  3. Kesenjangan Infrastruktur dan Krisis BBM:
    Ketimpangan pembangunan masih mencolok antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ironisnya, kelangkaan BBM terjadi di Balikpapan, kota produsen minyak, dan peredaran BBM oplosan di Samarinda dan sekitarnya baru ditindak setelah ratusan kendaraan rusak.
  4. Bencana Ekologis dan Konflik Agraria:
    Eksploitasi tambang masih jadi sumber utama kerusakan lingkungan dan konflik lahan. Warga Ongko Asa di Kutai Barat kehilangan ruang hidup. Banjir makin parah di berbagai daerah. Lubang tambang memakan lebih dari 30 korban jiwa, sebagian besar anak-anak.
  5. Program Prioritas Dinilai Hampa:
    Delapan program prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dianggap sebatas seremonial, tanpa implementasi yang jelas dan konkret.
Baca juga:   DPUPR Kaltim Paparkan Hasil Penilaian Perwujudan RTR untuk Revisi RTRW 2023–2042

Tuntutan BEM KM UNMUL:

  1. Realisasikan 8 program prioritas secara konkret dan evaluasi implementasinya.
  2. Hentikan aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
  3. Tagih dana jaminan reklamasi dari perusahaan tambang.
  4. Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
  5. Akui dan penuhi hak masyarakat adat.

Dengan sikap ini, BEM KM UNMUL mendesak Gubernur Rudy Mas’ud untuk segera mengambil langkah korektif dan serius dalam menyelesaikan masalah struktural di Kalimantan Timur. (chanz/sty)

Ikuti Berita lainnya di Gambar berikut tidak memiliki atribut alt; nama berkasnya adalah Logo-Google-News-removebg-preview.png

Bagikan

advertising

POPULER

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Hello. Add your message here.