Digitalisasi Jadi Jurus Kaltim Tingkatkan Pendapatan Daerah, Seno Aji: Tak Boleh Puas Diri

Di era serba digital, Kalimantan Timur tak mau tertinggal. Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji menegaskan bahwa transformasi digital adalah kunci penting dalam mendongkrak pendapatan daerah.

Pernyataan ini ia sampaikan saat membuka Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Rakor Retribusi Daerah 2025 di Balikpapan, Kamis, 13 Juni 2025.

“Digitalisasi mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena prosesnya lebih mudah dan transparan. Ini berdampak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Seno.

Menurutnya, sistem digital bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga menyangkut efisiensi, efektivitas, hingga akurasi pengelolaan keuangan. Bahkan, digitalisasi dinilai ampuh dalam menekan biaya administrasi dan meminimalkan risiko kebocoran penerimaan.

Prestasi Regional, Tantangan Nasional

Kaltim sendiri sudah membuktikan komitmennya. Berdasarkan penilaian Satuan Tugas P2DD dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Provinsi ini sukses meraih peringkat dua tertinggi di Regional Kalimantan dalam pelaksanaan ETPD.

Namun, Seno Aji menegaskan bahwa prestasi ini bukanlah garis akhir. “Ini capaian kolektif, hasil kerja keras bersama. Tapi jangan cepat puas. Kita harus terus berinovasi dan tingkatkan kualitas implementasi digitalisasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah,” tegasnya.

Kunci Sukses: Bukan Cuma Teknologi

Wagub juga menyoroti bahwa kunci utama sukses digitalisasi bukan hanya pada sistem canggih atau aplikasi terbaru. Lebih dari itu, perubahan pola pikir dan budaya kerja juga harus terjadi secara menyeluruh.

“Keberhasilan tidak ditentukan oleh aplikasi saja, tapi oleh kolaborasi lintas sektor dan kesiapan mental dalam menghadapi perubahan,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar Pemprov menyusun roadmap TP2DD yang realistis, terukur, dan adaptif terhadap dinamika teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Seno mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tak lengah dalam memperkuat sistem pembayaran pajak dan retribusi berbasis digital, sekaligus memperbaiki sistem manajemen internal masing-masing.

“Kita tidak boleh berpuas diri. Di balik capaian ini, ada tanggung jawab besar. Kita harus terus berbenah, memastikan semua proses berjalan digital, transparan, dan akuntabel,” tutupnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)