SAMARINDA
DPD RI dan Unmul Serukan Perlindungan Lahan Pendidikan dan Penegakan Hukum di Kaltim
Soroti kasus dugaan intimidasi terhadap dosen dan konflik pengelolaan aset di kawasan hutan, DPD RI bersama Universitas Mulawarman dan Balai Gakkum LHK Kalimantan menyerukan perlindungan lahan pendidikan serta penguatan penegakan hukum di Kaltim.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Anggota Komite III DPD RI Aji Mirni, mendiskusikan soal isu pendidikan di Universitas Mulawarman bersama Balai Gakkum LHK Kalimantan dan Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Abdunnur, Jumat 9 Mei 2025.
Prioritas Perlindungan Lahan Pendidikan
Aji Mirni menyoroti kasus tekanan terhadap dosen Fakultas Kehutanan Unmul yang melaporkan pelanggaran di kawasan hutan.
โJangan sampai insiden seperti ini terulang dan mengganggu aktivitas akademisi. Perlindungan lahan pendidikan harus menjadi prioritas,โ tegasnya.
Ia juga mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk memperkuat pengelolaan aset perguruan tinggi.
โLahan yang dititipkan ke universitas seringkali terlalu luas, sementara kapasitas pengelolaan dan pendanaannya terbatas. Pemerintah harus memastikan ada dukungan anggaran khusus,โ ujarnya.
Menanggapi wacana pembukaan prodi khusus di Unmul bekerja sama dengan ITB, Aji menolak ide tersebut.
โUnmul sebagai universitas milik daerah harus ditingkatkan kualitasnya sendiri. Fokus pada peningkatan fasilitas, seperti program kedokteran, agar lulusannya bisa kembali membangun daerah asal,โ jelasnya.
Balai Gakkum LHK Kalimantan: Dua Saksi Kunci Dicari
Perwakilan Balai Gakkum LHK Kalimantan mengungkapkan perkembangan penyidikan kasus aktivitas ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK). โKami telah mengumpulkan bukti foto dan dokumen, serta menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 28 April 2025,โ jelasnya.
Namun, dua saksi kunci berinisial R dan A masih dicari untuk mengungkap peran pelaku, modus operasi, dan jaringan yang terlibat. โKami berkoordinasi dengan Kepolisian dan pihak terkait untuk mempercepat proses,โ tambahnya.
Rektor Unmul: Butuh Dukungan Anggaran dan Koordinasi
Rektor Unmul, Abdunnur, menyampaikan apresiasi atas dukungan DPD RI dan Balai Gakkum LHK. Ia mengakui kompleksnya pengawasan lahan pendidikan, terutama di kawasan Bukit soeharto yang berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
โAda 22 titik masalah di Bukit soeharto yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Jika berhasil diatasi, ini bisa menjadi referensi penyelesaian konflik lahan lainnya,โ ujarnya.
Abdunnur juga menggarisbawahi perlunya pendanaan khusus dari pemerintah pusat.
โSelama ini, kami kesulitan mengelola lahan luas karena keterbatasan anggaran. Dukungan Kemendikbudristek dan Kementerian Lingkungan Hidup sangat kami harapkan,โ pungkasnya.
Rapat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas Unmul, dan menyelesaikan kasus hukum terkait lahan. DPD RI akan memantau progres kerja sama antara Balai Gakkum LHK, kepolisian, dan pemerintah daerah guna memastikan transparansi penyidikan. (Chanz/sty)
-
OLAHRAGA4 hari agoPorprov Kaltim 2026 Makin Panas, Paser Unggul Tipis dari Samarinda, Ini Sumber Emas Tiap Daerah
-
OLAHRAGA4 hari agoJelang Hadapi Manila Digger, Sergio Farias Fokus Bangun Kekompakan Borneo FC
-
NUSANTARA4 hari agoSiapa Pengganti Wapres Gibran? Berikut Kisi-kisinya
-
EKONOMI DAN PARIWISATA4 hari agoKemilau Kaltim Festival 2026 Hadir di Samarinda, 10 Hari Penuh Seni dan Budaya di Mal Lembuswana
-
OLAHRAGA3 hari ago16 Pemain Asing Borneo FC, Siapa yang Bakal Tersisih di Era Sergio Farias?
-
OLAHRAGA5 hari agoYamaha Borong Tiga Gelar Juara Mandalika Racing Series 2026, Ini Daftar Pembalapnya
-
GAYA HIDUP4 hari agoDowngrade Lifestyle, Tren Hidup Sederhana yang Kini Makin Diminati: Bukan Pelit, tapi Lebih Realistis
-
NUSANTARA5 hari agoGibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Mundur Sebelum 120 Anggota DPR Proses Pemakzulan?

