DPRD dan Pemprov Kaltim Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp21,74 Triliun

Sinergi DPRD dan Pemprov Kaltim kembali terjalin dalam Rapat Paripurna ke-35. Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS 2025 senilai Rp21,74 triliun menjadi pijakan penting arah pembangunan Bumi Etam.

Penandatanganan kesepakatan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Kaltim Tahun 2025 menjadi momen penting arah pembangunan daerah.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, hadir mewakili Gubernur dalam rapat yang digelar, Jumat, 12 September 2025. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD atas proses pembahasan yang berjalan baik.

“Kami menyambut baik dan menyampaikan terima kasih serta rasa syukur atas proses pembahasan dan evaluasi yang telah dilakukan Dewan. Kerja sama yang solid ini menjadi kunci utama dalam merampungkan dokumen anggaran tepat waktu,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, kesepakatan anggaran bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim. Perubahan APBD 2025 akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas, di antaranya:

Pendidikan dan Kesehatan: peningkatan kualitas layanan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pencegahan stunting.

Infrastruktur: pembangunan untuk membuka akses, memperkuat konektivitas, dan mendorong ekonomi lokal.

Pertanian: peningkatan produktivitas demi ketahanan pangan daerah.

Perlindungan Sosial: penguatan program sosial agar masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.

Adapun total anggaran yang disepakati mencapai Rp21,74 triliun. Meski pendapatan daerah mengalami penyesuaian dari Rp20,10 triliun menjadi Rp19,14 triliun, belanja daerah justru meningkat signifikan menjadi Rp21,69 triliun.

Peningkatan terbesar terlihat pada Belanja Operasi yang naik sekitar Rp729 miliar, terutama untuk belanja pegawai serta barang dan jasa. Selain itu, Belanja Modal juga bertambah Rp50 miliar guna mendukung target pembangunan sebagaimana amanat RPJMD.

“Kami meyakini bahwa proses ini akan menghasilkan program pembangunan yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan,” tutup Seno Aji. Ia berharap, kesepakatan tersebut mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kaltim. (*/Portalkaltim/sty)