Hamil Diluar Nikah Tembus Seribu Kasus, Legislator Kaltim Minta Pemerintah Lakukan Hal Ini

Pernikahan dini di Kaltim dilaporkan terus meningkat. Bahkan, dilaporkan ada seribu kasus hamil diluar nikah. Legislator Kaltim Fitri Maisyaroh meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan hal ini.

Di Indonesia, pernikahan dini memang masih tabu. Apalagi usia pernikahan telah diatur melalui UU. Berdasarkan UU 16/2019, laki-laki dan perempuan bisa menikah diusia minimal 19 tahun.

Masalah lain yang dialami, adalah soal hamil diluar nikah. Belum cukup usianya, dipaksa menikah karena hamil duluan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh mengaku cukup prihatin. Apalagi ia menerima laporan bahwa pernikahan dini terpaksa dilakukan karena hamil duluan, yang menjerat remaja saat ini.

Rata-rata kasus dispensasi pernikahan atau upaya untuk menikah yang belum mencapai batas minimal usia, disebabkan oleh remaja yang hamil di luar nikah, setiap tahun di Kaltim tercatat sebanyak 1000 kasus.

“Lebih memprihatinkan lagi, mereka yang terjaring kasus itu sebagian masih berstatus pelajar,” katanya.

Bebasnya pergaulan remaja saat ini, membuat moral generasi muda semakin terdegradasi. Masalah ini menjadi faktor utama terjadinya kasus ini. Jika dilihat dari tingginya kasus hamil di luar nikah yang banyak menjerat remaja di Indonesia, termasuk di Kaltim.

Ia pun segera mengambil tindakan. Melalui pencegahan pernikahan usia dini. Selain memerikan edukasi pra nikah, juga bimbingan kepada keluarga. Bahwa dispensasi nikah karena hamil duluan tidak bsia dilakukan begitu saja.

Tak hanya itu, menurutnya, faktor lain dari tingginya kasus pernikahan usia dini diakibatkan karena minimnya kedekatan seorang putri dengan ayahnya. Hal itu berdasarkan riset yang telah dilakukan berrbagai lembaga.

Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada setiap orang tua, khususnya ayah supaya dapat lebih memperhatikan putrinya dalam bergaul.

“Kalau dia dekat dengan ayahnya, mendapat kasih sayang, anak perempuannya akan mengukur laki-laki itu dengan ayahnya,” tutup Maisyaroh.

Pemerintah tak bisa tinggal. Karena masalah ini akan berdampak tak hanya pada masalah sosial. Tapi juga dapat menimbulkan potensi bertambahnya angka stunting di Bumi Etam.

Hal ini perlu mendapat perhatian serius. Karena saat ini, Pemprov Kaltim tengah gencar menanggulangi peningkatan angka stunting.

“Penanggulangan stunting selain dengan upaya memenuhi gizi, pemerintah juga perlu mengatasi kasus pernikahan dini. Jadi upaya untuk menurunkan stunting tidak hanya sekadar memenuhi gizi tetapi dilihat kesesuaian,” tandasnya. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM