Karhutla Kaltim Capai 8.713 Hektare, Samarinda Dikepung Asap dan Krisis Air

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Di tengah kemarau panjang dan ancaman kekeringan ekstrem, ribuan hektare lahan telah terbakar. Kota Samarinda menjadi salah satu wilayah yang menghadapi dampak berlapis, mulai dari kepulan asap hingga terganggunya pasokan air bersih.

Berdasarkan rekapitulasi Pusdalops-PB BPBD Provinsi Kalimantan Timur hingga 13 Oktober 2026, tercatat 2.162 kejadian karhutla sepanjang tahun ini. Total luas lahan terdampak mencapai 8.713,14 hektare.

Situasi pada Oktober juga belum bisa dianggap aman. Dalam periode 1–13 Oktober 2026 saja, tercatat 311 kejadian karhutla dengan luas terdampak mencapai 1.013,88 hektare.

Pergerakan titik panas atau hotspot pun mengalami perubahan tajam. Pada 11 Oktober, terdeteksi 254 titik panas. Sehari kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 1.203 titik sebelum turun drastis menjadi 20 titik pada 13 Oktober.

Fluktuasi tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman kebakaran masih perlu diwaspadai. Penurunan jumlah titik panas dalam sehari belum serta-merta berarti seluruh titik kebakaran berhasil dipadamkan.

Dari sebaran wilayah, Kabupaten Paser mencatat frekuensi kejadian terbanyak dengan 558 kejadian. Sementara itu, Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, mencapai 2.840,53 hektare, disusul Kutai Barat dengan 1.351,34 hektare.

Khusus pada Oktober, Kutai Kartanegara kembali mencatat luas terdampak tertinggi, yakni 385,47 hektare. Kabupaten Paser menyusul dengan 228,77 hektare, sedangkan Samarinda mencapai 127,01 hektare.

Mayoritas kebakaran terjadi di lahan nonhutan dengan luas 6.948,44 hektare atau sekitar 79,7 persen dari total area terdampak. Kawasan hutan menyumbang 1.726,20 hektare, sementara area perkebunan mencapai 38,50 hektare.

Samarinda Hadapi Krisis Air dan Asap Karhutla

Di Samarinda, persoalan karhutla datang bersamaan dengan kekeringan yang berkepanjangan. Pemerintah kota bahkan memperpanjang untuk ketiga kalinya status tanggap darurat bencana kekeringan tahun 2026 melalui Keputusan Wali Kota Nomor 300.2.3/305/HK-KS/X/2026.

Berdasarkan informasi dalam laporan tersebut, kondisi ini berkaitan dengan fenomena El Niño sangat kuat, dengan indeks yang dilaporkan mencapai +2,70. Dampaknya, hari tanpa hujan di Kecamatan Sambutan dan Palaran tercatat mencapai 62 hari.

Kekeringan tersebut turut menekan ketersediaan air baku. Produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) PDAM Lempake Benanga dilaporkan turun hingga 40 persen. Sementara itu, peningkatan salinitas atau intrusi air laut mengganggu sumber air di wilayah hilir, termasuk intake IPA Bantuas, Makroman, dan Palaran.

Ancaman tidak berhenti pada pasokan air. Hingga 5 Oktober 2026, Samarinda mencatat 248 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 626,18 hektare.

Asap kebakaran bahkan sempat membuat Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) berada pada kategori tidak sehat, dengan angka 181. Kondisi tersebut berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk penyesuaian kegiatan belajar mengajar secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa.

Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, tepatnya di kawasan Pelita 8. Asap terus muncul dari bawah permukaan tanah akibat terbakarnya singkapan atau deposit batu bara.

Kebakaran di lokasi tersebut dilaporkan berdampak langsung terhadap 270 kepala keluarga atau sekitar 570 jiwa. Kondisi ini membuat penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman di permukaan karena sumber asap berasal dari material yang terbakar di bawah tanah.

Relawan Berjibaku, APD dan Peralatan Pemadaman Dibutuhkan

Di tengah kondisi tersebut, personel gabungan terus dikerahkan untuk menangani kebakaran di sejumlah titik. Unsur BPBD, petugas pemadam kebakaran, dan berbagai kelompok relawan terlibat dalam upaya pemadaman serta penanganan dampak bencana.

Sejumlah kelompok yang dilibatkan antara lain Relawan Handil Kopi, Relawan Sungai Kapih, Relawan Sungai Lais, Katana Pulau Atas, Destana Makroman, Relawan Alpadi, dan Relawan RPA.

Namun, upaya di lapangan masih menghadapi kendala. Selain luasnya area terdampak dan sulitnya menjangkau sumber kebakaran tertentu, keterbatasan perlengkapan keselamatan serta peralatan operasional menjadi persoalan yang perlu segera ditangani.

Kebutuhan mendesak meliputi alat pelindung diri (APD), masker KN95 dan respirator untuk mengurangi paparan asap, selang pemadam, sepatu bot, senter untuk operasi malam hari, serta tangki air fleksibel atau flexible tank.

Dukungan logistik dan bahan kebutuhan pokok juga diperlukan untuk membantu relawan yang bertugas dalam durasi panjang di lokasi kebakaran.

BPBD Provinsi Kaltim menekankan pentingnya pemantauan terpadu, verifikasi cepat terhadap titik panas, serta koordinasi lintas daerah. Perubahan jumlah hotspot yang tajam menuntut respons yang cepat dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Status tanggap darurat juga menjadi instrumen penting untuk mendukung penanganan, termasuk melalui penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), upaya penyediaan air bagi sektor pertanian, serta distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak.

Dengan luas kebakaran yang telah mencapai ribuan hektare dan ancaman kekeringan yang masih membayangi, penanganan karhutla di Kalimantan Timur membutuhkan kerja bersama. Bukan hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melindungi kesehatan warga, menjaga ketersediaan air bersih, dan memastikan keselamatan petugas serta relawan di lapangan. (Am)