KPPU Temukan Indikasi Pengaturan Harga Beras di Balikpapan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia (RI) menduga adanya indikasi persaingan tidak sehat oleh para oknum yang mengatur harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Balikpapan.

Ketua KPPU M Fanshurullah menyampaikan bahwa KPPU telah melakukan Inspeksi Mendadak di sejumlah kota terkait adanya Komoditas Bapokting terutama beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai yang ditetapkan pemerintah.

“Kami sekali lagi mengimbau, jangan terjadi persekongkolan mengatur harga, baik itu distributor ataupun agen, kasihan masyarakat,” kata Fanshurullah.

“Ini dalam konteks persaingan usaha, kami melihat ada indikasi pengaturan harga, ada indikasi supaya harga itu memang di atas HET,” ungkapnya.

KPPU juga mengimbau pemerintah daerah dan kepolisian untuk mengambil langkah tegas terhadap para oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Bila perlu hingga dilakukan penindakan, kalau memang ada yang menyalahi aturan HET,” tegasnya.

Fanshurullah juga menyebut bahwa peran KPPU tidak hanya sebatas melakukan penindakan, tetapi juga mencakup kajian, rekomendasi, dan langkah pencegahan.

Ia juga menginstruksikan kepada para pimpinan KPPU perwakilan wilayah untuk melakukan pengkajian mendalam diikuti dengan pemeriksaan secara langsung. Serta mendorong agar KPPU di daerah dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah dan pihak berwajib.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa komoditas seperti beras sempat mengalami kelangkaan. Meskipun pemerintah telah  melaksanakan program operasi pasar melalui persediaan Badan Urusan Logistik (Bulog), namun ada beberapa daerah di Indonesia yang sulit dijangkau.

“Kami memastikan di tempat-tempat yang masih rata-rata masyarakatnya kurang terpantau oleh media, pemerintah. Di sini yang kami butuhkan jangkauan monitoring karena KPPU juga punya keterbatasan untuk memantau semua ini,” jelasnya.

Fanshurullah melanjutkan, KPPU telah berkoordinasi dengan instansi pemerintah seperti Badan Pangan Nasional bahkan mengundang Kementerian terkait untuk melaksanakan semacam Forum Group Discussion (FGD) guna memastikan pemerataan harga beras.

IKN Aman, Balikpapan Ada Temuan

Sedangkan di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Ketua KPPU menyampaikan belum ada temuan informasi mengenai persaingan usaha yang tidak adil.

“Sampai saat ini belum ada satu laporan pun di kawasan IKN mengenai persengkongkolan tender (Antara dua pihak atau lebih dalam memenangkan salah satu tender),” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa KPPU dalam waktu singkat akan melaksanakan Nota Kesepahaman (MOU) di wilayah IKN dalam perspektif persaingan usaha.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) V KPPU Kalimantan, F Y Andriyanto, mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan program gerakan pangan murah.

Namun, mereka juga menemukan indikasi adanya pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog yang dikemas ulang (Repackaging) dan dijual dengan harga lebih tinggi di Pasar Balikpapan.

“Pihak kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, jadi belum bisa kami sampaikan. Kami akan melakukan pemanggilan terhadap pihak Bulog beserta distributor juga, terkait hal tersebut dan tentunya kami akan berkoordinasi dengan pihak berwajib,” tutupnya. (nvr/gdc)