Kurang Diperhatikan, DPRD Kaltim Desak Pemprov Gencarkan Bantuan untuk Perkebunan Rakyat

DPRD Kaltim merasa pemprov kurang memperhatikan perkebunan rakyat. Dan mendesak untuk memberi perhatian lebih ke sektor itu.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada petani perkebunan rakyat. Pasalnya, setiap tahun Pemprov Kaltim rutin menganggarkan sebagian alokasi anggaran dari APBD Kaltim untuk program perkebunan. Namun, alokasinya terbilang sangat minim.

“Setiap tahun ada anggarannya. Tapi perlu ditingkatkan untuk perkebunan rakyat,” ungkapnya, Kamis 24 Agustus 2023.

Lebih lanjut, Agiel mengatakan terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan anggaran perkebunan rakyat tidak dapat dimaksimalkan. Di antaranya faktor status lahan dan hak guna usaha (HGU) yang berdampak pada program pemerintah.

“Karena statusnya masih ada yang kawasan hutan dan HGU milik perusahaan. Ini yang menyebabkan perkebunan masyarakat belum bisa mendapatkan program bantuan itu,” katanya.

Karena itu, Agiel meminta Pemprov Kaltim bersama stakeholder terkait untuk dapat memantau status lahan perkebunan masyarakat.

“Harapannya apabila masih ditemukan perkebunan berstatus di luar area pengelolaan lain, maka segera dikeluarkan dari status sebelumnya,” pungkasnya. (dmy/fth)