Menanti Gebrakan Duo Udin di Pansus Tambang DPRD Kaltim

Syafruddin dan M. Udin didapuk sebagai duo pimpinan Pansus Investigasi Pertambangan oleh DPRD Kaltim. Keduanya sudah siap gaspol. Dan bilang, “Tunggu saja episode selanjutnya.” Ngeri!

DPRD Kaltim telah menunjuk 15 anggotanya untuk mengisi Pansus Investigasi Pertambangan. Dalam Rapat Paripurna ke-47, Rabu (2/11). Menariknya, pansus ini dinakhodai oleh Syafruddin PKB dan M. Udin. Alias duo Udin.

Pansus ini akan bekerja selama 3 bulan dengan opsi perpanjangan. Untuk menguak beberapa hal terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan pertambangan batubara di Kaltim.

Udin PKB bilang, cakupan ‘investigasi’ pansus ini mengarah ke semua persoalan. Dari mengurai benang kusut dugaan salah kelola dana jaminan reklamasi (Jamrek). Sampai ke soal perizinan.

“Kami ditugaskan untuk mengevaluasi pertambangan secara komprehensif. Baik soal lahan, keluhan masyarakat, ataupun persoalan yang hari ini lagi booming (Jamrek),” kata Udin PKB.

Di tempat yang sama, Udin Golkar mengatakan bahwa pansus tambang ini terbentuk atas keinginan semua anggota dewan Karang Paci. Sedikitnya ada 3 prioritas kerja mereka. Pertama, soal keberadaan 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diduga palsu.

“Akan di buka seterang-terangnya, dan menjadi tantangan kita saat ini apakah gubernur yang bertanda tangan atau tidak. Karena sampai saat ini Pak Gubernur belum mengklarifikasi hal tersebut.”

“Yang kedua tentang jaminan reklamasi. Kemudian yang ketiga fokus kita berkaitan dengan CSR. Ini juga penting, harapan kita CSR terealisasi dengan sebenar-benarnya, untuk kepentingan masyarakat Kaltim,” jelas Udin Golkar.

Udin PKB lantas menimpali, Pansus Investigasi Pertambangan akan secepatnya menggelar rapat internal. Menyusun proker. Dan gaspol.

 “Mungkin besok (Kamis) kita akan rapat internal untuk menyusun program kerja dan jadwal mengundang leading sector. Bila perlu kita undang Pak Gubernur. Nanti kita akan pastikan. Apakah benar (izin dari) beliau atau dipalsukan” ujarnya.

Agar segala persoalan cepat menemui jalan keluar. DPRD Kaltim membuka peluang untuk menggandeng aparat penegak hukum hingga DPR RI. Untuk memperkuat posisi mereka di hadapan perusahaan tambang yang dimaksud.

“Rumor soal tambang ini sangat mengerikan, kita juga akan menggandeng DPR RI dan aparat penegak hukum. Baik yang ada di Polda maupun Polri untuk memperkuat segalanya. Jadi tunggu saja apa episode-episode selanjutnya dari Pansus ini,” Udin PKB bersemangat. (Sgt/Dra)