Menteri LH Tinjau Pengelolaan Sampah di Balikpapan: TPA Manggar Bisa Jadi Percontohan Nasional

Pengelolaan sampah tak lagi bisa ditangani setengah hati. Dari Balikpapan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyerukan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan tak sekadar buang lalu lupa.

Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengelolaan sampah saat meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan di Kota Balikpapan. Kunjungannya menegaskan urgensi sistem pengelolaan sampah yang terpadu, ramah lingkungan, dan sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut Hanif, persoalan sampah tak bisa hanya dibebankan pada pemerintah daerah. Dibutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pelaku usaha. “Kami apresiasi langkah Pemkot Balikpapan yang mengembangkan TPA Manggar bukan sekadar jadi tempat buang sampah, tapi juga punya potensi jadi contoh nasional jika terus ditingkatkan,” ujar Hanif, Minggu, 13 April 2025.

Dalam kunjungan tersebut, Hanif menyambangi beberapa titik penting seperti TPA Manggar, Instalasi Intermediate Treatment Facility (ITF) Kota Hijau, dan Material Recovery Facility (MRF) Gunung Bahagia. Ia juga meninjau fasilitas IPAL dan inovasi Café Metan—hasil kerja sama antara Pemkot Balikpapan dan PT Pertamina Hulu Mahakam—yang menjadikan sampah sebagai sumber daya bernilai.

Hanif mengungkapkan, Kementerian LH/BPLH telah mengeluarkan surat peringatan kepada 343 kepala daerah yang masih membiarkan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka. “Kami terus dorong pendekatan teknologi dalam pengelolaan, seperti PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik), RDF (Refuse Derived Fuel), serta fasilitas pengolahan sampah organik,” jelasnya.

Data terbaru menunjukkan kondisi pengelolaan sampah di Indonesia masih jauh dari ideal. Pada 2023, total timbunan sampah nasional mencapai 56,63 juta ton, namun baru sekitar 39 persen yang berhasil ditangani secara layak. Sisanya berisiko memperburuk krisis lingkungan global, termasuk perubahan iklim dan pencemaran ekosistem.

Di forum yang sama, Hanif menekankan pentingnya membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan terintegrasi. “Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha jadi kunci. Kita butuh solusi jangka panjang yang bisa langsung diterapkan,” ujarnya.

Merujuk data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) 2023, Kota Balikpapan menghasilkan sampah sekitar 534,66 ton per hari, dengan pengurangan sebesar 28,03 persen dan penanganan mencapai 71,5 persen. Hanif menyebut, upaya pengurangan harus terus ditingkatkan agar residu yang masuk ke TPA benar-benar minimal.

“Kami dorong agar bank sampah dan rumah kompos diperluas sampai tingkat RW. Ini bukan sekadar fasilitas, tapi bagian dari budaya baru dalam pengelolaan sampah,” tegasnya.

Saat ini, Balikpapan tercatat memiliki satu Bank Sampah Induk, 113 Bank Sampah Unit, 45 Rumah Kompos, dan satu ITF. Pengembangan infrastruktur ini akan jadi prioritas untuk memperluas partisipasi masyarakat.

Kementerian LH/BPLH berharap pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari arus utama pembangunan berkelanjutan. Dengan komitmen dan kerja bersama, Indonesia diyakini mampu menghadapi tantangan lingkungan dan melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. (sty)