Perekonomian Kaltim Secara Umum Diklaim Masih dalam Tren Perbaikan

Kinerja perekonomian Kaltim secara umum diklaim masih berada pada tren perbaikan. Pada triwulan kedua 2021 tumbuh 5,76 persen, atau mengalami pertumbuhan 1,87 persen jika dibandingkan triwulan kesatu 2021.

Hal ini diungkapkan Asisten Administrasi Umum Setda Prov Kaltim HS Fathul Halim saat mewakili Gubernur Kaltim mengikuti secara virtual Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dari ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (9/11/2021). Rapat Paripuma Ke-28 DPRD digelar secara langsung dan online dari Gedung D Lantai 6 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim H Muhammad Samsun, didampingi Wakil Ketua Sigit Wibowo, serta diikuti 30 anggota.

Paripurna tetap mengacu pada protokol kesehatan Covid-19 beragendakan Penandatanganan Kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Timur atas Rancangan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS APBD) Tahun Anggaran 2022, serta sambutan Gubernur Kaltim.

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kaltim Isran Noor menyebutkan kesepakatan KUA PPAS RAPBD TA 2022 sebesar Rp11,5 triliun, terdiri anggaran pendapatan direncanakan sebesar Rp10,86 triliun, bersumber dari PAD Rp6,58 triliun, pendapatan transfer Rp4,26 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp12,59 miliar.

Sedangkan Anggaran Belanja Daerah, dialokasikan Rp11,5 triliun yang direncanakan untuk belanja SKPD dalam upaya pencapaian target sasaran pembangunan daerah sesuai diamanahkan dalam RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023.

“Terdiri belanja operasional atau belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja modal, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya,” jelas Fathul.

Sementara pada sisi penerimaan dan pembiayaan dialokasikan Rp876,59 miliar, alokasi ini direncanakan untuk menutupi defisit anggaran. Dan, pada sisi pengeluaran pembiayaan diokasikan Rp236,62 miliar, direncanakan untuk penyertaan modal.

Meski masih dalam tren perbaikan, namun diakuinya dampak pandemi memberikan guncangan terhadap perekonomian Kaltim. “Akibatnya perekonomian mengalami kontraksi cukup parah pada 2020, yang masih dirasakan triwulan kesatu 2021,” ujarnya.

Maka untuk menjamin perekonomian Kaltim dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kebijakan daerah diarahkan pada meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pembangunan infrastuktur guna mendukung konektivitas antardaerah.

Selain itu, meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial bagi terdampak pandemi, terutama akses pendidikan dan mutu pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat miskin.

Juga perkuatan perekonomian, utamanya sektor yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yang masih terjadi di 2021, seperti pariwisata, perdagangan, pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM, serta mendorong daya beli masyarakat.

“Kita tetap fokus pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD Kaltim 2019-2023. Terutama memenuhi alokasi persentase sebagaimana amanah peraturan UU, yaitu 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan,” bebernya. (Redaksi KF)