Sebelum Penerapan Transportasi Massal BRT di Samarinda, DPRD Dorong Pembenahan Jalan dan Banjir

DPRD pada dasarnya tidak menolak rencana pengadaan transportasi massal BRT di Samarinda. Namun sebelum itu, pemkot perlu terlebih dahulu menyelesaikan pembenahan infrastruktur jalan dan mengatasi banjir.

Sudah sejak tahun 2023 lalu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda ingin mengadakan transportasi angkutan massal berkonsep Bus Rapid Transit (BRT). Seperti yang sudah diterapkan di Jakarta, Banjarmasin, dan Yogyakarta.

Bus-bus itu nantinya akan beroperasi di 7 trayek (jurusan). Terhubung melalui halte sebagai lokasi pemberhentian di beberapa titik di Samarinda. Namun bus akan beroperasi tanpa jalur pribadi seperti Trans Jakarta. Melainkan menggunakan jalan umum bersama kendaraan lainnya.

Menggunakan transportasi berupa bus konvensional ukuran 3/4 alias medium bus, beserta angkot sebagai penunjang. Ide itu awalnya direncanakan terealisasi pada tahun 2024 ini. Namun karena satu dan lain hal, dimundurkan menjadi tahun 2025.

Setelah belajar ke berbagai daerah yang berhasil menerapkan BRT, Dishub kemudian mematangkan rencananya. Dengan memutuskan akan menggunakan opsi beli layanan.

Akan ada pihak ketiga yang menjadi operator. Sementara Dishub bekerja sebagai regulator yang mengawasi. Ini juga akan menghemat biaya, tidak perlu beli dan merawat bus sendiri. Lebih mudah, praktis, dan efisien.

Namun, kekurangannya, anggarannya fantastis. Ada 3 opsi anggaran. Opsi penerapan pertama, 2 trayek dengan anggaran Rp25 sampai Rp30 miliar. Opsi kedua 4 trayek, dengan anggaran Rp50 miliar. Lalu 7 trayek penuh dengan anggaran Rp110 miliar.

Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun menolak dengan sistem beli layanan. Alasannya tidak ekonomis. Lebih baik kalau punya bus sendiri dan dikelola sendiri. Meski repot namun biaya yang dikeluarkan tak banyak.

DPRD Samarinda Beri Tanggapan

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Anhar merasa tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengadakan transportasi massal berbasis Bus Rapid Transit. Termasuk sistem mana yang mau dipakai.

Menurut Anhar baik itu menggunakan sistem beli layanan maupun memiliki dan mengelola bus sendiri, keduanya tetap memiliki konsekuensi atau plus dan minus sendiri. Sehingga harus dengan kajian yang jelas.

“Kalau saya sih, konsepnya mau gimanapun terserah yang mana yang bagus,” jelasnya Rabu, 22 Mei 2024.

Meski begitu Anhar tetap beri catatan. Agar fasilitas infrastruktur jalan  dibenahi terlebih dahulu. Termasuk banjir yang masih kerap terjadi di Samarinda meski intensitasnya sudah mulai berkurang.

“Jalan dibenahi, dan infrastruktur dibenahi dulu, banjir dibenahi dulu,” tambahnya.

Tambahnya, jika ingin mengurai kemacetan dengan menggunakan transportasi massal. Maka solusi lebih konkretnya adalah memindahkan pemerintahan ke Samarinda Seberang.

“Karena ibu kota memang seperti itu. Kalau mau pemerintahan pindah ke seberang. Orang Ibu Kota Negara itu pindah ke Kaltim kok,” pungkasnya. (ens/fth)