Setelah 11 Tahun, Proyek Sodetan Loa Janan Ilir Sedikit Lagi Bisa Digarap

Pemkot Samarinda sedikit lagi menyelesaikan pembebasan lahan untuk Sodetan Loa Janan Ilir. Proyek yang dicanangkan 11 tahun silam oleh pemprov itu, akan segera memasuki pembangunan fisik. Untuk mengurai banjir di Perum Haji Saleh dan sekitarnya.

Kawasan Tani Aman, Simpang Tiga, khususnya Perum Haji Saleh selama bertahun-tahun menjadi daerah rawan banjir di Kecamatan Loa Janan Ilir, Samarinda. Persoalannya, pertama beberapa kelurahan di sana dikelilingi oleh perbukitan. Sehingga saat hujan lebat, air dari bukit mengalir ke permukiman.

Kedua, Polder Barito tidak memiliki saluran ‘pembuangan’ ke sungai yang lebih besar. Yakni Sungai Loa Janan dan Mahakam. Bahkan di situasi tertentu, justru air dari sungai yang masuk ke Barito Kecil. Bikin genangan makin tinggi.

Pada 2012 silam, Pemprov Kaltim akhirnya memutuskan untuk membuat sodetan. Agar polder di sana benar-benar bisa menjadi penampung sementara. Saat tak hujan, air bisa diteruskan ke Sungai Loa Janan dan Mahakam.

Sayangnya proyek itu harus terhambat. Karena jalur sodetan melewati permukiman warga. Proses pembebasan lahan mengalami tarik ulur. Diduga karena ketidakcocokan harga tanah.

Dinas PUPR-Pera Kaltim menyerah. Mereka lantas meminta bantuan pemkot untuk menyelesaikan pembebasan lahannya. Kalau sudah, baru fisiknya mereka yang bangun.

Pemkot Samarinda Ambil Titik Tengah

Setelah bertahun-tahun, pembebasan lahan kini mendekati finis. Pemkot Samarinda pimpinan Andi Harun melakukan cara yang hampir sama dengan pola pembebasan lahan Terowongan Samarinda.

Yakni dengan menyerahkan pengukuran tanah pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lalu penentuan harganya dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Landasan hukum yang dipakai adalah UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 19/2021.

Agustus kemarin, nilainya sudah keluar. Tidak sebesar yang diinginkan warga pemilik lahan. Pemkot pun memberi waktu pada warga untuk mempertimbangkan. Jika menerima, langsung dibayar. Kalau sebaliknya, prosesnya berlanjut ke konsinyasi. Alias uang senilai total Rp1,7 miliar itu akan dititipkan ke pengadilan. Langkah ini bisa diambil karena lahan itu akan dipergunakan untuk kepentingan publik.

Nah, kalau masuk ke persidangan, nantinya pengadilan yang akan menentukan harganya. Nilai maksimalnya, ya Rp1,7 miliar tadi. Namun bisa semakin kecil seiring sidang yang berlarut-larut.

Tinggal Pembayaran

Senin, 9 Oktober 2023. Wali Kota Andi Harun mendatangi lokasi tersebut. Untuk memastikan sendiri progres pembebasan lahan. Ia bilang, prosesnya kini hampir tuntas.

“Tinggal dibayar, dengan rumah pemilik. Cuma soal administrasi, kita kan harus hati-hati. Kita harus patuh ada aturan hukumnya. Masyarakatnya sudah oke, akhirnya beliau bersedia rumahnya dibongkar, dalam 1-2 hari proses pembayaran akan dilakukan,” ungkap Andi.

Andi Harun menjelaskan kalau dalam proyek sodetan itu perlu melakukan crossing jalan raya. Untuk membuat saluran air agar terhubung dengan Sungai Mahakam. Sehingga air akan memiliki tempat mengalir dan tidak mengendap hingga meluap menjadi banjir.

“Ada catatan kita harus crossing Jalan Loa Janan-Balikpapan. Karena ini jalan negara, kita harus dapat izin dari Balai BPJN Kemen PUPR. Alhamdulillah sudah dapat, Insyaallah jalan raya ini akan kita crossing,” jelas Andi Harun di lokasi.

“Saya tinjau hari ini, apakah hambatannya sudah (tertangani), ternyata sudah,” tambahnya.

Pembangunan fisik akan segera berjalan dan ditargetkan selesai pada Desember 2023. Diharapkan Januari mendatang dampaknya sudah dapat dirasakan.

Selain itu, Pemkot Samarinda meminta agar Pemprov Kaltim juga melakukan pengerukan Sungai Loa Janan agar daya tampungnya bagus untuk mendukung pembuangan air dari arah Loa Janan Ilir.

“Mudahan tahun depan provinsi melanjutkan, yang penting kita sudah bisa atasi dulu pengurangan dampak banjir di daerah Loa Janan Ilir,” pungkas wali kota. (ens/dra)