SAMARINDA
Siap Audiensi dengan Pedagang, Andi Harun Sebut Perizinan BBM Eceran Bukan ke Pemkot, tapi ke BPH Migas
Dalam agenda kumpul Asosiasi Pedagang BBM Eceran di Samarinda, mereka ingin bertemu wali kota untuk membahas soal regulasi teranyar. Lalu minta izin dipermudah dan dibina. Andi Harun siap menerima.
Pada Minggu, 12 Mei kemarin, ratusan pedagang BBM eceran di Kota Samarinda berkumpul untuk membahas regulasi teranyar yang dikeluarkan wali kota terkait penertiban penjualan BBM eceran.
Dalam hal ini mereka mendukung. Karena SK itu pada dasarnya membolehkan pedagang BBM eceran untuk tetap beroperasi. Asalkan memenuhi syarat izin yang sesuai. Jadi angin segar mereka untuk terus berjualan.
Namun, mereka merasa dalam aturan baru itu, ada poin yang belum jelas. Sehingga mereka ingin bertemu dengan wali kota. Membahas lebih lanjut, sekaligus meminta pembinaan dan perizinannya dipermudah.
Respons Andi Harun
Wali Kota Samarinda Andi Harun kemudian merespons. Dia mengaku membuka ruang diskusi jika para pelaku usaha BBM eceran ingin mengajukan audiensi. Dia siap menjelaskan poin dalam aturannya.
“Kalau mau audiensi kita terima dan diskusikan, itu saja,” katanya singkat pada Senin, 13 Mei 2024 di Hotel Harris.
Izin Penjualan BBM Eceran Bukan ke Pemkot
Sementara masalah perizinan, Andi Harun menyebut pengurusannya bukan di Pemerintahan Kota Samarinda. Namun prosesnya ditujukan ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Lalu untuk proses perizinan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dilakukan melaluinya Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) alias OSS.
“Posisi izin dipermudah bukan di pemkot. Jika perizinan dasarnya terpenuhi kami akan kooperatif. Perizinan bukan di kami, kami tidak bisa masuk,” tambahnya.
SK Wali Kota hanya Atur Tempat
Untuk Pemkot Sendiri melalui SK Wali Kota, hanya mengatur regulasi dan pengaturan tempat usaha untuk BBM eceran. Karena menyangkut keselamatan masyarakat banyak. Sementara kegiatannya ada di BPH Migas.
Begitu juga pada pembinaan mengurus perizinan. Seharusnya, kata Andi Harun, itu menjadi wewenang BPH Migas dan Pertamina. Sebab objek dagannya merupakan BBM yang masuk dalam wewenang BUMN itu.
“Misalnya mereka minta pembinaan, kami bisa berikan yang mencakup kewenangan kami. Selain administrasi perizinan, persyaratan teknis juga juga harus dilengkapi,” pungkasnya. (ens/dra)
-
OLAHRAGA5 hari agoTiket Borneo FC vs Manila Digger FC Mulai Dijual, Suporter Bisa Amankan Kursi di Stadion Segiri
-
GAYA HIDUP3 hari agoSlow Living, Tren Menjalani Hidup Lebih Santai di Tengah Kesibukan: Bukan Malas, Ini Cara Menikmatinya
-
FEATURE3 hari agoKisah Pemuda Inspiratif: Dijuluki Spiderman, 4 Kali Selamatkan Nyawa, Hadiah Umrah Justru untuk Neneknya
-
HIBURAN3 hari agoRockafiller Asal Balikpapan Rilis Fillerians, Angkat Filosofi Budaya Dayak ke Musik Rock
-
OLAHRAGA4 hari agoBukan Lawan Sembarangan, Manila Digger Pernah Tembus Semifinal Kompetisi Asia, Borneo FC Wajib Waspada
-
OLAHRAGA4 hari agoBorneo FC Baru Raih Satu Poin di Shopee Cup, Wajib Menang Lawan Manila Digger
-
OLAHRAGA2 hari agoAsgal Habib Jadi Pahlawan Borneo FC, Cetak Gol Kemenangan dan Raih Star of the Match
-
KUTIM4 hari agoKutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan

