Pemprov Kaltim mengalami kekosongan kursi pemimpin definitif selama setahun setengah. Itu adalah waktu yang cukup panjang dan sedikit banyak akan berpengaruh pada program pembangunan. Akmal Malik yang mengisi kekosongan itu selama ini, siap membangun komunikasi dengan gubernur terpilih. Agar kinerja baik yang dikerjakan pemerintahan sebelumnya dan eranya bisa dilanjutkan.

Normalnya, berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah akan langsung digantikan oleh pemimpin lainnya yang memenangkan Pilkada. Namun sejak tahun 2024, Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan Pemilu Serentak.

Ini membuat beberapa kepala daerah memimpin tak sampai 5 tahun, seperti Samarinda. Pun ada daerah yang mengalami kekosongan pemimpin cukup panjang, misalnya Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, masa kerjanya sebagai pemimpin sementara Kaltim akan segera berakhir. Seiring tahapan Pilkada yang memasuki babak akhir.

“Proses pencoblosan sudah kita lalui bersama. Selanjutnya, tinggal menunggu siapa yang memenangkan Pilkada Serentak 2024 Pilgub Kaltim. Apakah itu paslon nomor 01 atau 02. Yang jelas, kita akan membangun komunikasi yang bagus,” kata Akmal Malik baru-baru ini.

Transisi Kepemimpinan

Mengapa demikian? Karena setelah menjabat sebagai Pj tentu dirinya akan kembali lagi ke Dirjen Otda Kemendagri. Sehingga, komunikasi dengan pemerintah daerah juga pasti selalu dilakukan. Artinya, sebagai Dirjen Otda Kemendagri tentu tetap akan memberikan catatan kepada siapa pun yang terpilih nanti.

“Catatan tersebut, terutama adalah kuncinya diperencanaan. Perencanaan yang terlambat atau tak terukur. Tentu akan menjadi gejolak di masyarakat,” jelas Akmal.

Selanjutnya, jika perencanaan itu terukur, maka masyarakat akan mendapatkan kepastian apa saja program yang dibangun pemerintah daerah atau selama kepemimpinan baru dilantik nanti.

Artinya, setelah ada transisi kepemimpinan, sebagai Dirjen Otda Kemendagri, Pemerintah Pusat berupaya melakukan transisi kepemimpinan yang baik. Terutama, setelah adanya penyelesaian proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.

“Selanjutnya, ke depan pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada sumber daya alam batu bara maupun minyak dan gas. Tetapi, bagaimana mampu bertransformasi ekonomi sektor pertanian dan pariwisata,” jelas Akmal.

 “Mengenai transformasi ekonomi ini. Pemprov Kaltim sudah mulai melakukannya. Dengan menggerakkan dari SMK dan SMA. Ada 13 SMK dan SMA se Kaltim yang sudah mulai bergerak melakukan transformasi ekonomi tersebut, dengan pendekatan pertanian modern,” sambungnya.

Menurut Akmal, jika transformasi ini mampu dilanjutkan kepemimpinan yang akan dilantik, tentu akan berjalan dengan baik. (fth)

Artikel Akmal Malik Siap Bantu Gubernur Kaltim yang Baru Melewati Masa Transisi Kepemimpinan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Akmal Malik memiliki cita-cita ingin memetakan 841 desa yang ada di wilayah Provinsi Kaltim. Namun waktunya hanya satu tahun lebih.

“Andaikan saya dua tahun disini sebagai Penjabat Gubernur Kaltim, saya akan selesaikan semua pemetaan desa di Kaltim,” baru-baru ini.

Menurut Akmal dengan adanya pemetaan desa atau data desa presisi, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran pembangunan dengan tepat sasaran, dengan begitu anggaran yang ada bisa dimaksimalkan.

“Selain itu, dengan data desa presisi tentu sangat membantu pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan, serta dapat meningkatkan paritisipasi masyarakat dalam pembangunan,” tambahnya.

Sudah Berjalan di 2 Kabupaten

Saat ini, lanjut Akmal sudah dua kabupaten yang telah dibuatkan data desa presisinya, yaitu Panajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

“Di Kabupaten PPU ada 40 desa kita petakan, dan Kutai Kartanegara sudah 114 desa, yang rencanaya lebih dua ratus desa yang ingin kita petakan, sekarang ini sedang dipersiapkan,” ujarnya.

Menurut Dirjen Otda Kemendagri itu, dalam menyelesaikan suatu permasalahan harus punya peta yang riil, harus punya data yang kuat, sehingga dengan adanya itu dana yang terbatas bisa dimaksimalkan dan tepat sasaran.

“Kalau dana terbatas, sumber daya terbatas dan fasilitas terbatas, sementara permasalahan yang dihadapi banyak sekali, maka yang harus kita lakukan adalah menentukan skala prioritas,” tegasnya.

Ditambahkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak faktor, baik itu sebagai pelaku ataupun korban, bisa terjadi karena rendahnya pendidikan bahkan tidak pernah bersekolah, rendahnya pendapatan keluarga termasuk pengaruh lingkungan dan faktor lainnya.

“Terkait itu semua, apakah kita memiliki datanya, tentang mereka-mereka yang berpotensi, jangan hanya setelah terjadi kekerasan, kita punya dana dan kita menggelontorkan dalam mengatasinya, saya pikir ini pendekatan-pendekatan yang salah, dan inilah yang terjadi di daerah Indonesia,” ujarnya.

Warisan Berharaga

Akmal Malik menegaskan, kunci sukses dalam menyelesaikan permasalahan adalah data yang akurat, sehingga dengan data desa presisi yang telah dibuat baik di PPU dan Kukar, akan memudahkan pimpinan mengambil kebijakan baik dalam pencegahan maupun penyelesaian masalah daerah masing-masing.

“Dan data desa presisi yang telah kita buat, akan menjadi sebuah warisan (legacy) yang baik bagi pemimpin disemua tingkatan, baik di kabupaten, kecamatan dan kelurahan dan desa di Kabupaten PPU maupun di Kutai Kartanegara,” pungkasnya. (fth)

Artikel Data Desa Presisi akan Jadi Warisan Akmal Malik untuk Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim akan menggelar konser musik Slank di lokasi eks tambang di Berambai, Samarinda dalam waktu dekat. Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik berencana mengajak Kaka Slank untuk naik vespa listrik menuju venue konser.

Bukan hanya akan menggelar konser grup band legendaris, Slank di lahan eks tambang, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik juga akan mengampanyekan Gerakan Go Green dalam momen tersebut. Caranya dengan mengendarai vespa bertenaga listrik menuju lokasi konser, bukan energi fosil. Lokasi konser yang dipilih rencananya adalah lahan eks tambang di sekitar Berambai, Kecamatan Samarinda Utara.

Aksi ini menurut Akmal mendukung kampanye nasional ramah lingkungan, mengurangi polusi udara, air dan tanah serta menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim dunia yang semakin ekstrem.

“Saya lagi kumpulkan minimal 20 vespa listrik. Nanti kita akan sama-sama dengan Kaka Slank ke Berambai.”

“Transformasi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Ini juga mendukung gerakan pemerintah pusat,” kata Akmal baru-baru ini.

Ajak Masyarakat Barter Vespa

Untuk mendukung aksi hijau ini, Pj Gubernur Akmal Malik juga berencana mengundang Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Zainal Arifin yang saat ini menurutnya sedang getol melakukan transformasi vespa bekas menjadi vespa listrik.

“Nanti saya juga akan undang Bupati PPU yang sekarang sedang giat bertransformasi vespa bekas, menjadi vespa listrik.”

“Ada yang punya vespa? Ayo kita tukar, kita pindahkan menjadi tenaga listrik. Gak perlu antre BBM segala. Saya sudah punya dua,” seru Akmal.

Dia pun mengaku siap membantu jika ada masyarakat yang memiliki vespa butut alias jadul dan ingin mengubahnya menjadi vespa bertenaga listrik.

“Rencana nanti saya bantu untuk mengganti yang selama ini pakai BBM, ganti listrik saja. Ini khusus vespa saja, yang lain, saya belum tahu bisa apa tidak. Nanti kita bawa ke bengkelnya di PPU,” pungkasnya. (fth)

Artikel Pj Gubernur Kaltim akan Motoran Bareng Kaka Slank ke Lokasi Konser di Berambai Naik Vespa Listrik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni meminta seluruh dinas untuk melakukan sosialisasi dan membuat surat pernyataan. Sebelum memotong gaji ASN untuk zakat profesi.

Pemprov Kaltim berupaya tegas untuk melaksanakan program pembayaran zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi. Karena itu, Desember 2024 ini setiap perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim membuat surat pernyataan kepada seluruh pegawai Kelas IV keatas sebelum dilakukan pemotongan zakat profesi mereka.

“Untuk itu, sebelum dibuatkan surat pernyataan, saya minta kepala perangkat daerah kumpulkan semua staf untuk disosialisasikan terlebih dulu. Kemudian, baru dibuatkan pernyataan bersedia dipotong penghasilannya,” jelas Sekda Sri, Selasa 3 Desember 2024.

Menurut Sri, lebih baik seharusnya memang dikumpulkan terlebih dulu para staf untuk mengetahui tujuan dan pengelolaan zakat profesi yang akan disetor ke Baznas.

Dia menegaskan, informasi tersebut sebaiknya langsung kepala perangkat daerah masing-masing menjelaskan didampingi pengurus Baznas Kaltim.

“Jika tidak mau dijelaskan oleh kepala perangkat daerah masing-masing. Bisa langsung panggil Sekda, nanti Sekda yang menjelaskan. Karena, tujuan zakat profesi ini untuk bersama-sama membersihkan hati dan harta para pegawai, agar lebih bermanfaat,” pesannya.

“Setelah adanya penjelasan, baru semua pejabat atau staf yang ditetapkan untuk membayar zakat profesinya mengisi surat pernyataan. Sehingga bersedia membayar zakat mereka,” pungkasnya. (fth)

Artikel Sekda Sri Wahyuni Minta Zakat Profesi dari ASN Kaltim Harus Ada Surat Perntayaannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Tempo Media Grup menilai Pemprov Kaltim memiliki kinerja yang baik tahun ini. Sehingga berhak mengikuti penjurian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) 2024 di Jakarta. Dari 36 provinsi di Indonesia, hanya 18 daerah yang berhak mengikutinya.

Pada Rabu, 4 Desember 2024, Pemprov Kaltim hadir dalam penjurian tersebut. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, didampingi Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ujang Rachmad dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim (Bappeda), Yusliando mempresentasikan secara singkat sejumlah program pembangunan serta transformasi ekonomi di Benua Etam pada acara yang digelar di Oakwood Suites Kuningan.

Di hadapan dewan juri yang terdiri dari Wakil Ketua Ombudsman RI, Bobi Hamzar Rafinus, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, Sekretaris Itjen Kemendagri, Ahmad Husin Tambunan dan Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifly. Akmal Malik secara lugas menjelaskan secara singkat bagaimana Kaltim mulai melakukan transformasi ekonomi.

Dari sebelumnya struktur ekonomi masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian perlahan mulai bergeser pada sektor lain seperti sektor jasa dan pengolahan.

“Setahun terakhir kita berhasil melakukan transformasi ekonomi hingga delapan persen,” sebutnya dengan bangga.

Transformasi ekonomi itu, kata Akmal, memberi pengaruh pada indeks-indeks lainnya, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi serta meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kaltim.

Menjaga Ketahanan Pangan

Pj Akmal juga menjelaskan bagaimana Kaltim juga concern dengan upaya membangun ketahanan pangan, mengingat minimnya kultur agraris di Kaltim. Sebaliknya kultur menambang jauh lebih tinggi.

“Padahal sesuai arahan Presiden Prabowo ketahanan pangan harus dihadirkan.”

“Permasalahan dan tantanganya banyak lahan yang izin dan peruntukannya untuk pertambangan dan perkebunan sawit di wilayah Kaltim,” lanjutnya.

Namun ia optimis, lahan-lahan bekas tambang nantinya dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan kegiatan lain yang akan membuat ketahanan pangan semakin kuat.

“Saya yakin, dengan ketahanan pangan juga akan berdampak positif pada penanganan masalah stunting di Kaltim,” kata Akmal.

Pemanfaatan Lahan Eks Tambang

Terkait hal itu, Dirut Tempo Inti Media, Arif Zulkifly menanyakan bagaimana rencana besar menjadikan lahan eks tambang di Kaltim sebagai lahan pertanian. Serta mengingatkan tentang program food estate di Kalimantan Tengah yang dinilainya gagal.

Menanggapi pertanyaan itu, Pj Akmal Malik mengatakan kebijakan desentralisasi hingga saat ini masih belum berjalan secara tepat.

“Pendelegasian kewenangan kepada daerah tidak berjalan baik, padahal SDM di daerah juga tidak kalah hebat. Kita dijerat pada persoalan kewenangan,” ujar Akmal.

Terkait pengelolaan lahan eks tambang, saat ini Kaltim membentuk Forum Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Mineral dan Batu Bara Kaltim yang salah satu kewajibannya adalah melakukan penanaman pada lahan-lahan bekas tambang. Kegiatan itu sudah mulai berjalan dengan baik.

“PT Kitadin sudah panen sawahnya seluas 75 ha, Berau Coal juga menanam dan membangun pabrik kakao di Berau,” terang Akmal.

Selain itu, PT Indominco membangun void-void untuk menyuplai kebutuhan air di wilayah Kutai Timur

“Pendekatan seperti ini yang sudah dilakukan, insyaallah bisa berjalan,” pungkasnya. (fth)

Artikel Dipilih oleh Kemendagri dan Tempo, Pemprov Kaltim Ikuti Penjurian Apresiasi Kinerja Pemda 2024 di Jakarta pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR & PERA) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) Ke-79 tahun 2024, yang berlangsung di halaman Kantor Dinas PUPR & PERA Provinsi Kaltim, Selasa (3/12/2024).

Upacara yang berlangsung khidmat ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Pj. Gubernur Kaltim, Akmal Malik, bertindak sebagai Inspektur Upacara dan membacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum yang menyoroti tema tahun ini, “Bakti PU Sigap Membangun Negeri Untuk Rakyat.” Dalam sambutannya, Akmal Malik menyampaikan bahwa peringatan Hari Bakti PU ke-79 ini berlangsung dalam suasana yang penuh semangat dan kesehatan, serta menjadi momen penting bagi seluruh insan Pekerjaan Umum.

“Peringatan Hari Bakti PU tahun 2024 terasa sangat spesial, karena tahun ini kita memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Pada 21 Oktober 2024, saya mendapat amanah sebagai Menteri Pekerjaan Umum, dan saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun infrastruktur demi kepentingan rakyat,” kata Akmal Malik saat membacakan sambutan, selain itu ia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh insan Pekerjaan Umum untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Sambutan Menteri Pekerjaan Umum juga mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Beberapa pencapaian penting antara lain:

1. Bidang Sumber Daya Air: Pembangunan 61 unit bendungan, dengan 53 bendungan yang telah selesai, serta jaringan irigasi seluas 1,24 juta hektare dan pengamanan pantai sepanjang 2.041 km.
2. Bidang Bina Marga: Pembangunan jalan tol sepanjang 2.432 km, 5.999 km jalan nasional baru, serta jembatan dengan bentang panjang 125.900 meter dan flyover/underpass sepanjang 27.670 meter.
3. Bidang Cipta Karya: Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan kapasitas 36.380 liter/detik, penanganan sanitasi dan persampahan untuk 13,7 juta kepala keluarga, serta penanganan kawasan permukiman seluas 94.320 hektare.

Hari Bakti PU ke-79 ini juga dijadikan sebagai momentum untuk terus meningkatkan semangat kerja dan kekompakan seluruh keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum. Di akhir sambutannya, Akmal Malik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian PU yang telah bekerja keras demi keberhasilan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua dalam menjalankan tugas untuk bangsa dan negara. Dirgahayu PU ke-79! Bakti PU, Sigap Membangun Negeri Untuk Rakyat,” ujarnya.

Upacara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lainnya, antara lain Kepala Dinas PUPR & PERA Prov. Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Wakapolresta Samarinda AKBP Eko Budiarto, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, serta perwakilan dari PD instansi vertikal lingkup Pemprov. Kaltim dan Forkopimda.

Peringatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam terus meningkatkan kualitas infrastruktur demi kesejahteraan rakyat Indonesia. (hend/dfa/portalkaltim/zul)

Artikel Upacara Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-79 di Samarinda, Pembangunan Infrastruktur Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam rangka mendorong percepatan transformasi ekonomi menuju visi Kaltim 2030, kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah strategis yang terus didorong. Hal ini mencakup sinergi antara unsur pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik di sisi hulu maupun hilir.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Perda ini menjadi pedoman untuk memastikan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur berjalan selaras dengan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Kepala Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Asmirilda, mengatakan tantangan yang dihadapi sub sektor perkebunan dalam konteks keberlanjutan semakin kompleks, baik di tingkat regional, nasional, maupun global.

“Pendekatan multi-sektor dan multi-pihak sangat diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut,”ungkap Asmirilda dalam kegiatan Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan Tahun 2024, di Hotel Mercure, Selasa (3/12/2024).

Berbagai kebijakan di tingkat pusat dan daerah telah disusun guna memperkuat posisi strategis sub sektor perkebunan. Untuk mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif, diperlukan dukungan, partisipasi, dan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sektor pertanian dalam arti luas, termasuk sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, menjadi andalan utama dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis sumber daya terbarukan.

“Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan pembangunan perkebunan yang tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menjawab tantangan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks,” terangnya.

Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, transformasi ekonomi berbasis keberlanjutan di Kalimantan Timur diharapkan dapat terwujud sesuai visi Kaltim 2030.

Menurutnya, Forum ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan perkebunan berkelanjutan yang bersifat lintas sektor, mencakup pengelolaan dari hulu hingga hilir.

Dalam Rakor ini, diharapkan dapat dihasilkan dokumen rumusan strategis yang mencakup langkah-langkah konkret untuk percepatan transformasi ekonomi menuju 2030, dengan fokus pada sektor pertanian dalam arti luas, khususnya sub sektor perkebunan.

Rakor tersebut menghadirikan narasumber dari Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim, Dinas Pangan TPH, BPS Prov. Kaltim dan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

Diikuti peserta dari seluruh Pokja FKPB dan pihak-pihak lain dari unsur pemerintah, pelaku usaha perkebunan dan masyarakat pekebun. (Prb/ty/portalkaltim/zul)

Artikel Kolaborasi Multisektor Perkuat Transformasi Ekonomi di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upaya pencegahan kekerasan di Kalimantan Timur dinilai belum berjalan optimal, maka diperlukan kolaborasi intensif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dapat lebih tepat sasaran, terutama dalam hal pendataan dan pemetaan penyebab kekerasan.

“Selama ini, pendekatan kita lebih banyak bersifat reaktif. Saat ada laporan kekerasan, kita langsung tangani. Namun, kita perlu memetakan kembali akar masalahnya agar kebijakan yang diambil dapat lebih efektif,”ungkap Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, pada deklarasi dirangkai dengan Seminar Ketahanan Keluarga yang di gelar di Odah Etam kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).

Beberapa penyebab kekerasan yang terjadi seperti masalah ekonomi, konflik keluarga, hingga kondisi lingkungan seperti rumah yang tidak layak huni. Namun, langkah preventif yang dilakukan sejauh ini masih belum menyentuh akar permasalahan. Selain preventif, kita perlu kebijakan yang terfokus pada faktor penyebab.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), jumlah kasus kekerasan yang terlaporkan hingga November 2024 mencapai 88 kasus. Semua kasus tersebut telah ditangani melalui berbagai saluran, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan layanan hotline SAPA 129.

SAPA 129 dinilai sangat membantu dalam mendeteksi dan menangani kasus kekerasan di masyarakat.

“Dulu, laporan yang masuk tidak sebanyak ini. Sekarang, dengan adanya SAPA 129, laporan kekerasan semakin banyak terdeteksi dan ditangani dengan baik,” kata Soraya

Peningkatan jumlah pelaporan juga disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat serta aksesibilitas saluran pelaporan yang semakin luas.

Di daerah perkotaan, tingkat pelaporan lebih tinggi karena masyarakat memiliki akses lebih mudah ke layanan pelaporan, baik melalui kepolisian, lembaga hukum, maupun Tim Reaksi Cepat yang dibentuk masyarakat. (Prb/ty/portalkaltim/zul)

Artikel Upaya Cegah Kekerasan di Kaltim Perlu Kolaborasi dan Pemetaan Akar Masalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, secara resmi mengukuhkan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (3/12/2024) di Ballroom Crystal 2, Hotel Mercure Samarinda. Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital menuju terwujudnya Smart Province di Kalimantan Timur.

Acara ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim H. Muhammad Faisal, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim dr. Jaya Mualimin, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kaltim, akademisi, tokoh masyarakat, komunitas TIK, hingga mahasiswa.

Dalam sambutannya, Akmal Malik menekankan peran penting Dewan TIK sebagai motor penggerak inovasi digital di daerah. Ia berharap, Dewan TIK dapat merumuskan kebijakan, memberikan rekomendasi strategis, serta memonitor pelaksanaan program berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

“Kami berharap Dewan TIK dapat merumuskan kebijakan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memonitor pelaksanaan program TIK yang strategis. Kehadiran Dewan ini diharapkan menjadi solusi untuk digitalisasi pelayanan publik di Kalimantan Timur,” ujar Akmal.

Senada dengan itu, Kepala Diskominfo Kaltim, H. Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa pembentukan Dewan TIK merupakan langkah penting untuk mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui pendekatan pentahelix.

“Dewan TIK ini melibatkan akademisi, komunitas, media, masyarakat, dan pemerintah. Kami berharap Dewan TIK mampu melahirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Faisal.

Ia juga menambahkan bahwa pembentukan Dewan TIK telah melalui berbagai tahapan, mulai dari diskusi hingga penetapan Surat Keputusan (SK) oleh Pj Gubernur. 

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam acara ini. Semoga kehadiran Dewan TIK membawa manfaat besar bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya.

Usai pengukuhan, acara dilanjutkan dengan seminar bertema strategi transformasi digital dalam mendukung pembangunan daerah. 

Seminar tersebut menghadirkan narasumber seperti Analis Kebijakan dan Tata Kelola Pemerintahan Digital Wantiknas, Raden Teddy Iswahyudi, serta Dr. Muhammad Fadli dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Sentra Pendidikan Bisnis Samarinda.

Pengukuhan Dewan TIK ini diharapkan memperkuat kesiapan Kalimantan Timur menjadi pionir dalam penerapan teknologi digital di tingkat nasional, selaras dengan visi mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Smart Province.

Selain itu, Dewan ini dibagi ke dalam beberapa bidang, seperti Transformasi Digital, SDM dan Literasi Digital, Keamanan Informasi, Start-up dan Ekonomi Kreatif, serta Smart Province, yang masing-masing memiliki kepala bidang dan anggota dari berbagai instansi serta akademisi.

Langkah ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mengakselerasi digitalisasi di berbagai sektor demi mendukung pembangunan daerah yang lebih modern dan inklusif.(rey/pt/portalkaltim/zul)

Artikel Akmal Kukuhkan Dewan TIK Kaltim, Dorong Transformasi Digital Menuju Smart Province pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar Deklarasi Stop Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak sebagai langkah mengajak masyarakat untuk aktif mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan deklarasi dirangkai dengan Seminar Ketahanan Keluarga yang di gelar di Odah Etam kantor Gubernur Kaltim, Selasa (3/12/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya kolaboratif yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim untuk merespons meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan di daerah tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

“Langkah-langkah yang dilakukan selama ini masih cenderung konvensional, tidak menggunakan pendekatan yang kolaboratif dan sinergis. Kita harus mencari akar permasalahannya, apakah karena pendidikan, kemiskinan, atau kurangnya ruang publik,” ujar Akmal Malik.

Ia juga menekankan pentingnya identifikasi masalah sebelum merancang program, agar upaya yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.

“Saya menghimbau DP3A untuk mendeteksi terlebih dahulu apa akar permasalahannya. Jika karena kemiskinan, maka solusinya bisa difokuskan ke sana. Jangan hanya mengkurasi masalah tanpa menjadi problem solver,” tambahnya.

Menurut Akmal Malik, pemetaan masalah menjadi langkah awal yang krusial untuk merancang solusi. Langkah ini harus diikuti dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya yang diusulkan adalah menciptakan ruang publik yang layak untuk mendukung pengurangan angka kekerasan.

“Dengan mendeteksi permasalahan secara menyeluruh dan menyiapkan ruang publik yang baik, kita bisa secara signifikan mengurangi angka kekerasan,” tutupnya.

Deklarasi ini menjadi momentum penting bagi Pemprov Kaltim untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak di Kalimantan Timur.

Acara dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama.

Turut Hadir Staf Ahli Menteri PPPA Bidang Hukum dan HAM, Indra Gunawan, Kepala DKP3A Kaltim Noryani Sorayalita, Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Yulia Zubir Akmal, Ketua TP PKK Prov dan Kab/Kota, Ketua Lembaga/Organisasi Masyarakat, Kepala Dinas Pengampu Urusan PPPA dan PPKB Kab/Kota dan Petangkat Daerah Kaltim. (Prb/ty/portalkaltim/zul)

Artikel Deklarasikan Stop Kekerasan, Kaltim Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.