Tok! DPRD dan Pemkot Balikpapan Sepakati LKPJ 2023 dan RPJPD 2025-2045

Ketujuh fraksi DPRD Balikpapan menyatakan menerima LKPJ 2023, dan akan segera melakukan pembahasan APBD Perubahan 2024 serta APBD 2025.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan telah menggelar Rapat Paripurna ke-11 Masa Sidang II Tahun 2024, yang berlangsung di Gedung Parlemen DPRD pada Selasa, 2 Juli 2024.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh. Hadir dalam rapat tersebut Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Balikpapan.

Adapun tiga agenda yang dibahas yakni penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi. Di mana DPRD Kota Balikpapan dan Pemerintah Kota (Pemkot) menandatangani persetujuan bersama atas Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 Kota Balikpapan.

Abdulloh menyampaikan bahwa ketujuh fraksi menyetujui dan menyepakati LKPJ Pemkot Balikpapan Tahun Anggaran 2023.

“Selanjutnya, kami sudah memiliki dasar untuk pembahasan APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025. Sebelum ada pertanggungjawaban APBD 2023, kami belum bisa membahas anggaran berikutnya.”

“Makanya setelah ditetapkan pertanggungjawaban APBD 2023, saya kejar agar bisa membahas APBD Perubahan 2024 dan APBD Murni 2025,” jelas Abdulloh di temui awak media sesuai Rapat Paripurna.

Rapat ini juga mengumumkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang tidak termasuk dalam program pembentukan peraturan daerah tahun 2024.

Selain itu, agenda penting lainnya yang turut dibahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang akan menjadi acuan strategis pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025-2045.

Dalam kesempatan tersebut, Abdulloh mendorong PDAM Balikpapan untuk segera mengimplementasikan teknologi desalinasi guna mengubah air laut menjadi air tawar, baik melalui skema PDAM sendiri maupun dengan investasi dari pihak ketiga.

“Itu salah satu solusi jangka panjangnya. Seiring waktu, dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk Kota Balikpapan yang semakin padat, maka masyarakat tidak hanya bisa mengandalkan penampungan air hujan dari waduk saja.”

“Program desalinasi air laut mesti segera diupayakan. Semoga bisa dilaksanakan tahun ini,” tutupnya. (nvr/fth)