Transportasi di Kaltim Harus Terintegrasi, Antisipasi Tingginya Mobilitas karena IKN

Proses pembangunan IKN terus berjalan. Dishub Samarinda mendorong agar Pemerintah Provinsi Kaltim bisa bersiap. Membuat aglomerasi untuk transportasi terintegrasi. Mengantisipasi mobilitas masyarakat yang tinggi karena IKN.

Masih dalam proses pembangunan, Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi beroperasi secara perdana pada 17 Agustus 2024 mendatang. Bertepatan dengan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Itu akan menandai resminya Ibu Kota RI yang semula berada di DKI Jakarta, menjadi di Provinsi Kaltim. Tepatnya di sebagian kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Sementara daerah di sekitarnya akan menjadi kawasan penyangga yang menyokong keberadaan IKN. Mulai dari Kota Balikpapan, Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, juga Kabupaten Paser.

Dalam hal ini, 4 daerah tersebut, digadang bakal jadi Jakarta Bogor Depok Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek) kedua. Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda mendorong Kaltim bersiap.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda Hormarulitua Manalu meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim menyiapkan sistem aglomerasi yang terpadu.

Aglomerasi sendiri merupakan upaya pemusatan beberapa elemen ke dalam suatu tempat. Terhadap aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan dalam rangka penghematan.

Dalam hal ini, Manalu ingin mendorong agar daerah di sekitar IKN bisa mempersiapkan transportasi massal yang terpadu dan menyambung antar kabupaten/kota. Pemprov Kaltim harus mengkoordinir.

“Karena ketika aglomerasi disetujui berarti anggaran dari Kementerian PUPR, Perhubungan, juga Bappenas akan masuk ke kabupaten dan kota,” jelas Manalu belum lama ini.

“Kenapa Aglomerasi harus dibangun, supaya tidak terjadi Jabodetabek yang kedua (macet dan padat kendaraan),” lanjutnya.

Menurut Manalu, jika Kaltim tak segera bersiap untuk menata transportasi angkutan umun yang terintegrasi, maka dampaknya bisa fatal. Karena diprediksikan pertumbuhan penduduk di Kaltim melonjak tinggi.

Kabarnya, kata Manalu, akan ada sekitar 22 juta ASN yang pindah ke IKN. Mau tidak mau, Balikpapan, Samarinda, Kukar, dan Paser, akan ikut terdampak. Menyumbang kepadatan penduduk dan bertambahnya transportasi.

“Kalau segitu pakai kendaraan pribadi semua, matilah kota ini.”

Sehingga Manalu mendorong Pemprov Kaltim memanggil kepala daerah dari 10 kabupaten/kota untuk membahas aglomerasi. Sehingga ada transportasi massal, seperti antara Jakarta ke Bekasi, ke Bogor dan lainnya.

“Kalau kita masing-masing ego sektoral kabupaten kota mungkin anggarannya tidak cukup. Makanya perlu kita dorong aglomerasi agar dana dari kementerian bisa turun semua,” pungkasnya. (ens/am)