DPRD Samarinda: Masalah Pipa PDAM di PM Noor Harus Jadi Bahan Evaluasi

Meski masalah pipa PDAM di PM Noor sudah beres. DPRD Samarinda menilai, ini harus jadi bahan evaluasi. Karena masalah serupa sudah kerap kali terjadi. Siapapun yang melapor, perlu cepat respons.

Keluhan warga Perum Pondok Surya Indah di Jalan PM Noor Samarinda. Soal air PDAM yang tidak mengalir selama 3 minggu akibat proyek drainase. Yang kemudian viral di media sosial. Akhirnya rampung, setelah wali kota Samarinda sidak ke lokasi dan memberi ultimatum.

Meski begitu, DPRD Samarinda menilai Perumdam Tirta Kencana perlu menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi. Apalagi kejadian mati air seperti ini tidak sekali dua kali terjadi.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah mengaku ikut merasakan. Kalau mati air dalam sehari atau semalam memang sudah biasa di Samarinda. Namun ketika warga sudah membuat keluhan, sampai membuat spanduk berarti sudah lewat batas sabar.

“Karena air itu kebutuhan paling dasar. Kalau warga sudah mengeluh seperti ini, sudah dalam batas sabar yang maksimal. Kalau sampai gitu artinya mereka tidak terlayani dengan baik,” jelas Laila pada Senin 2 Oktober 2023.

Laila sendiri bisa memahami jika adanya kendala-kendala yang dihadapi. Misal karena pengerjaan drainase dan memang tidak bisa selesai dalam jangka waktu dekat. Perlu melewati tahapan-tahapan yang panjang terlebih dahulu.

Seperti pengajuan proyek perbaikan, perhitungan anggaran, persetujuan, revisi, hingga akhirnya proyek dikerjakan. Sehingga, Perumdam tidak boleh diam saja. Tahapan itu boleh saja disampaikan kepada masyarakat.

Menurut Laila, upaya komunikasi dan transparansi informasi kepada masyarakat perlu dilakukan. Entah melalui media sosial milik Perumdam atau media yang lain. Sehingga masyarakat tahu apa yang terjadi.

“Jadi masyarakat dapat informasi yang seimbang. Kalau hanya diam-diam saja seolah-olah PDAM nggak bekerja. Saya yakin PDAM bekerja,”  imbuhnya.

Lanjut, kata Laila Perumdam juga perlu segera kasih solusi. Jika memang ada putusnya aliran air. Seperti kompensasi penyediaan air bersih lewat tangki harus cepat dilakukan.

Karena air merupakan kebutuhan paling utama. Kata Laila jangan sampai menunggu warga marah terlebih dahulu, baru ada perbaikan. Juga kalau memang pihak ketiga yang mengerjakan secara teknis dirasa tidak kooperatif, bisa langsung diputuskan.

Terakhir legislator Samarinda itu meminta agar Perumdam cepat merespons segala aduan. Jangan hanya ketika yang menyentil itu anggota DPRD atau saat wali kota, baru PDAM cepat respons.

“Karena saya yang nelepon direspons cepat. Tapi ketika masyarakat biasa? Saya aja yang anggota dewan, responsnya lambat, gimana kalau warga yang telepon.”

“Siapapun yang mengadukan, warga pun respons gitu,” pungkasnya. (ens/fth)