Beda Kebutuhan Gizi, Anak Disabilitas Dapat Menu Khusus di Program Makan Bergizi Gratis

Anak penyandang disabilitas memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam program makan bergizi gratis. Makanya, Disdikbud Kaltim memastikan akan ada penyesuaian menu agar sesuai dengan kebutuhan mereka.

Program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ini mulai diperluas sejak Februari 2025. Baik dari segi jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maupun jumlah pelajar yang menerima manfaatnya.

Saat ini, terdapat sekitar 190 titik SPPG yang melaksanakan program BMG di berbagai daerah, menjangkau sekitar 600 ribu pelajar. Di Kalimantan Timur, program ini baru diterapkan di Balikpapan, Kutai Kartanegara, dan Samarinda, dengan total 24 sekolah penerima manfaat.

Secara bertahap, program ini ditargetkan menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA. Selain itu, ibu hamil dan anak-anak penyandang disabilitas juga menjadi sasaran utama program ini.

Kebutuhan Berbeda untuk Penyandang Disabilitas

Anak-anak penyandang disabilitas sering kali memiliki kebutuhan makanan yang berbeda sesuai dengan kondisi spesifik mereka. Secara umum, ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari, seperti:

Makanan dengan pemanis buatan atau kadar gula tinggi, makanan yang mengandung gluten atau berbahan dasar tepung. Kemudian, makanan cepat saji dan tinggi MSG, makanan dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi.

Disdikbud Kaltim Pastikan Penyesuaian Menu

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, memastikan bahwa pihaknya akan menyesuaikan menu untuk anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Menu makanan akan dirancang khusus agar lebih sehat dan sesuai dengan kondisi anak.

“Anak disabilitas tidak bisa mengonsumsi makanan dengan tepung atau yang terlalu manis. Jadi, misalnya ayam tepung akan diganti dengan ayam bistik,” ujarnya.

Rahmat juga menyebut bahwa tim SPPG telah berkoordinasi dengan orangtua siswa dan guru untuk memastikan kebutuhan gizi anak penyandang disabilitas di Kaltim dapat terpenuhi dengan baik.

“Kami sudah melakukan simulasi, baik di sekolah reguler maupun Sekolah Luar Biasa (SLB), sehingga lebih mudah menyesuaikan menu yang berbeda,” tambahnya.

Penentuan Sekolah Berdasarkan Radius Dapur

Terkait penambahan jumlah sekolah penerima manfaat di Kaltim, Rahmat menjelaskan bahwa daftar sekolah bergantung pada lokasi dapur penyedia makanan. Sekolah yang akan menerima manfaat berikutnya adalah yang berada dalam radius beberapa kilometer dari dapur utama.

“Kewenangan ini ada di badan gizi. Pemerintah provinsi hanya bertugas menyediakan data siswa. Kami siap di mana saja, asalkan dapurnya sudah tersedia,” jelasnya.

Menurutnya, pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak sekitar 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari dapur ke sekolah penerima manfaat. (ens/sty)