Tokoh Adat Kutai Kritik Audiensi Rudy Mas’ud, Soroti Etika Dialog dan Aspirasi Infrastruktur Kaltim

Audiensi antara Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (APMK) dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (21/5/2026), memunculkan kritik tidak hanya dari massa aksi, tetapi juga dari kalangan tokoh adat Kutai yang hadir dalam forum tersebut.

Salah satu petinggi adat Kutai, Hamsah Heri, menilai jalannya audiensi berlangsung dalam suasana yang kurang nyaman dan tidak mencerminkan tradisi dialog masyarakat Kutai yang menjunjung penghormatan terhadap lawan bicara.

“Kami hadir memberikan dukungan kepada aliansi terhadap dua tuntutan yang disampaikan kepada gubernur,” kata Hamsah usai audiensi.

Menurutnya, kehadiran tokoh adat dalam forum itu bukan semata mendukung demonstrasi, melainkan memastikan ruang komunikasi antara masyarakat dan pemimpin daerah tetap berjalan secara terbuka dan bermartabat.

Namun, Hamsah menilai cara komunikasi yang muncul selama audiensi justru memperlihatkan adanya jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Soroti Cara Komunikasi dalam Audiensi

Hamsah mengatakan budaya masyarakat Kutai menempatkan dialog sebagai ruang untuk saling mendengar, bukan sekadar menyampaikan pendapat sepihak.

“Bagaimana adat orang Kutai kalau mau bertemu pemimpin tentu ada dialog. Jangan sampai orang Kutai mau bertemu malah ditinggalkan atau tidak dianggap. Itu namanya tidak beradab,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, massa aksi membawa dua tuntutan utama, yakni meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur serta mendukung penggunaan hak angket DPRD Kaltim.

Namun bagi Hamsah, persoalan yang lebih penting justru terletak pada cara pemerintah merespons aspirasi masyarakat.

Ia menilai jawaban gubernur terkait hak angket terkesan menggurui dan membuat suasana forum menjadi tidak nyaman.

“Jawabannya seolah-olah menggurui, seolah menekan. Akhirnya komunikasi jadi tidak nyaman karena bahasa yang disampaikan menyinggung perasaan,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti suasana audiensi yang dianggap kurang memberi ruang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

“Harusnya dialog dibuka habis-habisan. Apa yang disampaikan dicatat, lalu diambil kesimpulan bersama,” ujarnya.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam audiensi tidak hanya berkaitan dengan tuntutan politik massa aksi, tetapi juga menyangkut relasi pemerintah dengan masyarakat adat serta budaya komunikasi publik di Kalimantan Timur.

Infrastruktur Jalan Jadi Sorotan

Dalam kesempatan itu, Hamsah mengungkapkan dirinya sebenarnya telah menyiapkan 12 petisi yang ingin disampaikan kepada gubernur. Salah satu poin utama yang ingin dia dorong adalah agar dana daerah Kalimantan Timur tidak seluruhnya disetor ke pemerintah pusat selama tiga tahun.

Menurutnya, dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur daerah yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama jalan rusak di berbagai wilayah.

“Saya hanya minta jalan-jalan yang rusak didahulukan. Kalau setahun tidak selesai, silakan mundur,” tegasnya.

Pernyataan itu kembali mengangkat isu klasik di Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil sumber daya alam. Selama bertahun-tahun, muncul kritik bahwa kekayaan daerah belum berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Kondisi jalan rusak, ketimpangan pembangunan antarwilayah, hingga distribusi dana pusat dan daerah masih menjadi persoalan yang terus muncul di berbagai forum publik.

Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin tinggi. Warga tidak hanya menuntut pembangunan fisik, tetapi juga menginginkan pemimpin yang mampu membuka ruang dialog secara setara.

Sementara itu, Rudy Mas’ud dalam forum tersebut tetap menegaskan bahwa hak angket merupakan kewenangan DPRD dan bukan berada di ranah pemerintah provinsi.

“Saya dukung hak angket. Tapi ranahnya itu di DPRD, bukan di sini,” katanya.

Meski demikian, penjelasan tersebut belum mampu meredakan kekecewaan peserta audiensi. Hingga forum selesai, tidak ada penandatanganan berita acara maupun tindak lanjut konkret atas tuntutan yang disampaikan massa aksi.

Bagi sebagian peserta, audiensi itu memperlihatkan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Sementara bagi tokoh adat seperti Hamsah Heri, persoalan terpenting adalah menjaga marwah dialog dan penghormatan terhadap masyarakat dalam setiap ruang komunikasi publik. (Gi/am)