Anggaran Pendidikan Kena Pangkas, Guru Besar Unmul: Harus Pilah Prioritas

Anggaran Kemendikdasmen dipangkas hingga Rp8 triliun tahun ini. Guru Besar FKIP Unmul, Prof. Susilo setuju dengan efisiensi ini, tapi ingatkan agar pemotongan tetap selektif dan tepat sasaran.

Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Inpres ini dikeluarkan oleh presiden terpilih itu pada 22 Januari 2025 lalu.

Dari adanya pemangkasan anggaran ini, sejumlah kementrian tercatat banyak yang terdampak, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang mengalami pemotongan hingga mencapai Rp8 triliun. Ini disampaikan langsung oleh Mendikdasmen melalui tempo.co.

“Ada efisiensi Rp8,01 triliun,” bebernya 5 Februari lalu.

Dapat terlihat, bahwa kementrian yang menaungi pendidikan di Indonesia harus mengalami pemangkasan anggaran pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan tidak menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air.

Efisiensi Anggaran dari Perspektif Guru Besar Unmul

Pemotongan anggaran pendidikan dinilai bukan keputusan yang salah oleh Guru Besar Universitas Mulawarman (Unmul), Prof. Susilo Ma’ruf. Namun menurutnya, kebijakan ini harus dipertimbangkan dengan baik supaya tidak mengganggu hal-hal penting dalam dunia pendidikan.

Ia menilai efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan memangkas pengeluaran yang kurang mendesak.

“Pada prinsipnya, langkah ini bagus karena mengefisienkan hal-hal yang tidak perlu, seperti rapat-rapat yang berlebihan atau pengeluaran alat tulis kantor (ATK) yang sudah bisa digantikan dengan dokumen digital,” ujarnya dalam wawancara dengan Kaltim Faktual, Kamis, 6 Februari 2025.

Karena itu, pemangkasan sebaiknya lebih fokus ke kebutuhan administratif yang bisa dikurangi, bukan ke program-program yang berdampak langsung pada kualitas pendidikan.

Menurutnya, efisiensi anggaran ini tidak boleh serta-merta dilakukan tanpa memilah aspek mana yang perlu dipertahankan dan mana yang bisa dipangkas. Ia menyoroti bahwa perjalanan dinas, misalnya, tidak bisa dipukul rata karena ada beberapa perjalanan yang masih diperlukan.

“Perjalanan dinas itu enggak semuanya hura-hura. Ada perjalanan yang berkaitan dengan kerja sama internasional, student exchange, atau penelitian yang masih perlu dilakukan. Kalau semua perjalanan dipotong tanpa evaluasi, itu yang saya kurang setuju,” tambahnya.

Monitoring Diperlukan

Susilo juga menyoroti pentingnya monitoring ketat terhadap implementasi pemotongan anggaran. Menurutnya, jangan sampai efisiensi yang dilakukan justru mengorbankan sektor yang seharusnya diprioritaskan.

Ia mencontohkan, pemangkasan yang tidak terkontrol bisa berdampak pada program pertukaran mahasiswa, Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan koordinasi guru dengan pusat yang memang membutuhkan perjalanan tertentu.

“Saya harap ada monitoring yang jelas. Jangan sampai anggaran pendidikan dipotong besar-besaran, tapi di sektor lain yang tidak esensial justru tetap berjalan tanpa efisiensi. Kalau semua terkena pemotongan dan ada evaluasi yang ketat, saya sepakat,” katanya.

Meski demikian, Susilo menegaskan bahwa dampak pemotongan ini terhadap kualitas pendidikan masih perlu dikaji lebih dalam. Menurutnya, kualitas pendidikan dipengaruhi oleh banyak variabel, sehingga tidak bisa serta-merta dikatakan akan mengalami penurunan hanya karena anggaran dipotong.

“Dampaknya pada program pasti ada, tapi apakah kualitas pendidikan akan langsung turun? Itu masih perlu penelitian lebih lanjut,” jelasnya.

Institusi Pendidikan Mesti Bijak Memilah Program

Sebagai solusi, ia menyarankan agar setiap unit pendidikan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi dapat memilah mana program yang benar-benar esensial dan mana yang bisa dikurangi tanpa mengganggu mutu pendidikan.

“Harapan saya, pemangku kebijakan di dunia pendidikan, mulai dari kepala dinas, rektor, dekan, hingga kepala sekolah, bisa lebih bijak dalam menentukan prioritas. Jangan sampai ada salah pilih dalam menentukan efisiensi yang justru berdampak negatif pada pendidikan ke depan,” pungkasnya. (tha/sty)