Hapus Stigma Sekolah Unggulan, DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Pendidikan sampai ke Pinggir

Meski sistem pendidikan sudah menggunakan zonasi. Namun stigma soal sekolah unggulan di Kota Samarinda masih melekat. DPRD minta pemkot fokus meratakan pendidikan, sampai ke daerah pinggiran.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah berlangsung dari Juni hingga Juli nanti. Seluruh sekolah negeri setingkat SD, SMP, SMA/SMK, tengah menjalankan proses untuk menerima siswa baru tahun 2024/2025.

Dalam PPDB kali ini sistem zonasi masih berlaku dan memiliki kuota lebih banyak dibandingkan jalur afirmasi ataupun prestasi. Sistem zonasi pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2016. Kemudian mulai berlaku secara efektif pada 2017.

Sistem zonasi ini bertujuan tak hanya untuk meratakan akses layanan pendidikan di setiap daerah, tetapi juga kualitasnya. Menghapus sekolah favorit dan tidak ada lagi istilah kasta dalam dunia pendidikan. Semua rata.

Meski begitu sistem zonasi sendiri masih punya kekurangan. Misal jumlah murid yang tidak merata. Ada yang kekurangan, ada juga yang kelebihan. Ditambah pilihan yang terbatas, juga fasilitas yang belum merata.

Misalnya, jumlah sekolah SMPN di Ibu Kota Kaltim masih minim. Hanya 58 sekolah. Sementara SD-nya, jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Berjumlah 163 sekolah SD. Jumlah sekolah pun, lebih banyak di tengah kota.

Sehingga, stigma sekolah unggulan dan pinggiran, belum bisa dihindari. Melimpahnya peminat sekolah di kawasan perkotaan, hingga sekolah pinggiran yang minim murid dan minim fasilitas masih jadi PR.

Pemerataan Adalah Kunci

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar melihat masih banyak yang jadi persoalan dalam dunia pendidikan di Ibu Kota Kaltim ini. Terutama soal kesenjangan dan ketimpangan kualitas itu tadi.

“Kebanyakan inginnya masuk di sekolah unggulan. Padahal sekolah unggulan itu tidak ada, hanya label-label saja yang disematkan oleh segelintir orang saja,” jelas Deni Hakim belum lama ini.

“Mengenai siswa titipan itu kan persoalan klasik juga yang pasti akan selalu muncul, karena sekolah unggulan dan tidak unggulan itu tadi,” tambahnya.

Deni minta, Pemkot Samarinda harus segera melakukan pemerataan pendidikan hingga ke daerah pinggiran. Utamanya yang di bawah kewenangannya: SD dan SMP. Agar stigma sekolah unggulan tadi perlahan menghilang.

Sebab menurutnya, setiap sekolah itu sama. Namun kondisi yang terjadi di lapangan memang masih belum se-ideal itu. Karena masih ada perbedaan fasilitas antara sekolah di pinggiran dan tengah kota.

“Pembangunan infrastruktur sekolah yang di kota saja masih banyak kurangnya.”

Selain itu, Deni juga minta kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk melakukan peralihan ke pendidik. Yang letak sekolahnya di pinggiran diberikan tenaga pendidik yang sepadan supaya bisa meningkatkan kualitas.

“Nah kita ingin Disdikbud betul-betul mengalokasikan dana untuk memperhatikan seluruh sekolah, khususnya sekolah di pinggiran supaya juga bisa menjadi rujukan siswa baru yang akan masuk,” pungkasnya.  (ens/fth)