Waduh! Angka Prevalensi Stunting Kaltim di Bawah Rata-Rata Nasional

Angka prevalensi stunting di Kaltim ternyata masih di bawah rata-rata nasional. Karenanya semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Kaltim diajak bersinergi dan bergotong royong dalam menurunkan angka stunting melalui program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ajakan ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi. Selain stunting, OPD juga diminta bersinergi menurunkan angka kemiskinan.

“Menanggulangi kemiskinan bukanlah tugas yang mudah. Untuk itu, OPD terkait bisa bersinergi dengan instansi vertikal lainnya untuk menurunkan angka kemiskinan maupun kasus stunting yang masih terjadi di daerah,” ujar Riza dalam siaran pers Pemprov Kaltim.

Dijelaskan, Pemprov Kaltim menargetkan angka prevalensi stunting di daerah turun menjadi 14 persen pada 2024. Saat ini prevalensi stunting rata-rata nasional sebesar 24,4 persen, sementara di Kaltim di angka 22,8 persen. Artinya Kaltim masih di bawah rata-rata nasional.

“Meskipun targetnya ditetapkan sebesar 14 persen, kita berharap pada 2024 mendatang, Provinsi Kaltim mampu mencapai lebih baik, yakni 12,83 persen. Sehingga perlu upaya serius dan kerja keras seluruh pihak serta kerja sama OPD dan lintas sektor,” urainya.

Riza memaparkan, dalam upaya penurunan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sudah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi. Dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi menjadi ketua pelaksananya.

Termasuk pembentukan TPPS di tingkat kabupaten/kota, hingga tingkat desa dan kelurahan. Tujuannya mendukung pelaksana tugas TPPS, BKKBN Kaltim juga merekrut satuan tugas (satgas).

“Percepatan penurunan kasus stunting dengan meningkatkan koordinasi yang insentif dan efektif antara TPPS, BKKBN, TP-PKK Provinsi dan kabupaten dan kota sampai ke tingkat desa,” tegas Riza. (redaksi)