BALIKPAPAN
Soal Efisiensi Anggaran, Wawali Balikpapan Tegaskan Tidak Ganggu Pendidikan dan Kesehatan

Wawali Balikpapan Bagus Susetyo menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pusat tidak akan mengganggung sektor pendidikan dan kesehatan Balikpapan.
Kebijakan Pemerintah Pusat soal efisiensi anggaran demi mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) menimbulkan gejolak.
Mahasiswa belakangan turun ke jalan menyoroti kebijakan tersebut. Tak terkecuali di Balikpapan. Aliansi Mahasiswa Balikpapan menuntut agar kebijakan tersebut tidak mengganggu program pro rakyat.
Menanggapi hal itu, Wakil Wali (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo bilang, bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak pada program kerakyatan. Khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jadi efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran pemerintah tepat sasaran dan tidak ada pemborosan,” ucap Bagus kepada media, Selasa 25 Februari 2025.
Kata dia, kebijakan ini bukanlah pemotongan anggaran yang akan merugikan masyarakat, tetapi lebih kepada pengalihan dana dari program yang dirasa kurang efektif.
“Presiden sudah menegaskan bahwa efisiensi ini dilakukan agar anggaran digunakan secara bijak”
“Program yang manfaatnya kurang dirasakan akan dievaluasi, namun bukan berarti sektor pendidikan dan kesehatan akan terdampak,” ujarnya.
Bagus juga mengonfirmasi bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, dan tidak akan ada kenaikan biaya kuliah (UKT) atau pemotongan dana untuk penelitian. Termasuk tidak ada PHK bagi tenaga pendidik.
“Kami mengimbau mahasiswa untuk mencari informasi yang jelas sebelum menarik kesimpulan, karena kebijakan efisiensi ini tidak mengurangi hak-hak pegawai atau bantuan sosial,” tambahnya.
Di sisi lain, Bagus menyebutkan bahwa pemkot juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Dalam Negeri terkait penyesuaian anggaran di tingkat kabupaten/kota.
Program Unggulan BPJS Gratis Aman
Bagus memastikan bahwa kebiajakn efisiansi anggatan tidak mengganggu program unggulan yang direncanakan.
Seperti program BPJS gratis dan seragam sekolah gratis tetap berjalan tanpa perubahan.
“Kebijakan efisiensi ini tidak akan mengganggu program prioritas kami.”
“Yang terkena dampaknya lebih kepada perjalanan dinas, seminar, dan acara seremonial yang tidak terlalu mendesak,” imbuhnya.
Bagus menegaskan, dalam hal program MBG anggarannya sudah dialokasikan melalui APBN, dan daerah hanya akan menjalankan program ini setelah ada penyesuaian sistem.
Karena sejatinya, pemkot siap mendukung program pemerintah psuat. “Kami siap melaksanakan, namun kami membutuhkan waktu untuk adaptasi,” tandasnya. (kk/am)

-
BALIKPAPAN5 hari ago
Hingga Mei 2025, BPJS Ketenagakerjaan Balikpapan Bayarkan Rp211 Miliar Klaim JHT
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan
-
SEPUTAR KALTIM4 hari ago
Darlis Pattalongi: Ijazah PAUD Bukan Syarat Mutlak Masuk SD di Kaltim
-
SAMARINDA3 hari ago
Guru Senior Terkejut Ditunjuk Jadi Plt Kepala SMAN 10 Samarinda
-
SAMARINDA3 hari ago
BRIDA Kaltim Petakan Daya Dukung Wilayah untuk Dukung Pembangunan IKN
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja
-
SEPUTAR KALTIM3 hari ago
Dishub Kaltim Larang Angkutan Alat Berat 8 Ton Lewat Jalan Umum, Wajib Manfaatkan Sungai
-
SAMARINDA3 hari ago
Kepala SMA 10 Samarinda Diberhentikan Sementara, Pertanyakan Kewenangan Plt Disdikbud