Digugat Rp300 Juta soal Mobil Esemka, Ini Kata Jokowi

Mobil Esemka kembali jadi sorotan. Seorang warga Laweyan, Kota Solo, Aufaa Luqmana Re A, melayangkan gugatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PT Solo Manufaktur Kreasi (SMK) karena merasa dirugikan akibat tak kunjung bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo secara online dengan nomor pendaftaran SKT-08042025051, Selasa 8 April 2025.

Dalam gugatannya, Aufaa menuntut ganti rugi sebesar Rp300 juta atas dugaan wanprestasi. Ia menilai, program mobil Esemka yang sempat digadang-gadang sebagai kendaraan nasional tak berjalan sesuai janji yang pernah digaungkan saat Jokowi masih menjabat presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto, menyebut kliennya merupakan anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sekaligus adik dari Almas Tsaqibbirru—penggugat Mahkamah Konstitusi dalam perkara usia capres tahun lalu. “Aufaa adalah anak ketiga Mas Boyamin. Ia menggugat karena merasa janji negara soal mobil nasional tidak ditepati,” jelas Sigit.

Jokowi: Esemka adalah Produk Swasta

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menegaskan bahwa mobil Esemka merupakan produk dari sektor swasta, bukan program pemerintah. Menurutnya, peran pemerintah saat itu hanya mendorong pengembangan karya anak bangsa, terutama siswa-siswa SMK yang terlibat dalam perakitan dan pengembangan mobil tersebut.

“Pabriknya swasta. Saat saya Wali Kota, kami hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK, termasuk teknisi di bidang otomotif. Pemerintah membantu pada tahapan awal, seperti pengujian emisi,” ujar Jokowi di kediamannya di kawasan Sumber, Solo, Jumat 11 April 2025, dikutip dari detikJateng.

Ia menambahkan, setelah mobil diluncurkan dan pabrik dibuka pada 2019, semua urusan bisnis termasuk produksi, pemasaran, dan keberlangsungan perusahaan menjadi tanggung jawab sektor swasta.

“Persaingan di industri otomotif itu tidak mudah. Ada banyak principal besar dengan harga dan layanan purna jual yang sangat kompetitif. Jadi kompleks sekali,” jelasnya.

Dorongan Pemerintah Tak Sama dengan Tanggung Jawab Produksi

Jokowi menyayangkan anggapan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas kelanjutan Esemka. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah mendorong lahirnya inovasi, bukan mengelola bisnisnya.

“Bukan hanya membuat, tapi juga harus bisa memasarkan. Itu tugas swasta. Pemerintah hanya bisa mendorong agar ada investor yang tertarik masuk,” imbuhnya.

Saat ditanya soal perkembangan terbaru dari pabrik Esemka, Jokowi menegaskan bahwa semua itu sudah bukan ranahnya lagi. “Itu sudah wilayah sektor swasta. Masa saya ikuti terus. Tugas saya dulu ya membuka pabriknya,” tandasnya.

Mobil Nasional yang Tertunda Harapan

Mobil Esemka sempat menjadi sorotan publik saat digadang-gadang sebagai mobil nasional. Harapan masyarakat pun tinggi kala itu, apalagi setelah pabriknya diresmikan langsung oleh Jokowi pada 2019 di Boyolali, Jawa Tengah. Namun sejak itu, produk Esemka nyaris tak terdengar gaungnya di pasar otomotif nasional.

Gugatan dari Aufaa ini menjadi salah satu cerminan kekecewaan masyarakat yang merasa bahwa proyek Esemka gagal memenuhi ekspektasi publik. Meski digarap swasta, namun karena keterlibatan Jokowi sejak awal, banyak yang mengira Esemka merupakan bagian dari program pemerintah pusat.

Kini, perkara ini akan bergulir di pengadilan. Publik pun menanti, sejauh mana gugatan ini bisa menguji batas tanggung jawab negara atas janji-janji pembangunan, termasuk dalam urusan mobil nasional. (sty)