Mahasiswa Kaltim Gelar Aksi di Depan Gerbang Unmul, Bawa 6 Tuntutan Selain Revisi UU Pilkada

Ratusan mahasiswa di Kaltim yang tergabung dalam MAKARA, menggelar aksi pencerdasan di depan gerbang Unmul, Kota Samarinda. Selain ikut mengawal keputusan MK yang akan dibatalkan oleh Revisi UU Pilkada, mereka juga membawa 6 tuntutan lain.

Jagad media sosial kini diramaikan dengan unggahan gambar garuda berlatar biru dan bertuliskan ‘Peringatan Darurat’ di atasnya, sejak Rabu, 21 Agustus 2024 kemarin. Dalam 24 jam terakhir, postingan itu telah menjadi tren dengan tagar #KawalPutusanMK.

Aksi tersebut sebagai respons kekecewaan terhadap DPR yang dianggap melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Sebab ada upaya mengubah keputusan MK, dengan merevisi UU Pilkada terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Selain aksi melalui media sosial, gelombang besar penolakan juga turut dilakukan melalui demonstrasi. Berbagai lini masyarakat turun ke jalan, dari buruh, mahasiswa, hingga influencer. Gerakan ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Demonstrasi di Samarinda

Gerakan di Kaltim juga tak ketinggalan. Kamis siang, 22 Agustus 2024 ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Kalimantan Timur Bergerak (MAKARA) melakukan aksi pencerdasan di depan Gerbang Unmul.

Aksi yang dimulai sejak jam 3 itu, diikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa di Samarinda bahkan Kaltim. Mulai dari sejumlah BEM fakultas di Unmul, seperti BEM FISIP, BEM FH,  BEM KM, Aksi Kamisan, dan lainnya.

Mereka memblokade satu ruas Jalan M Yamin. Sementara kendaraan yang melintas, dialihkan melewati gerbang Unmul. Berbagai poster bernada penolakan juga turut digunakan. Sembari menyanyikan lagu pergerakan.

Semakin sore semakin ramai. Meski unjuk rasa diwarnai dengan hujan rintik-rintik, jumlah massa yang awalnya puluhan, berubah menjadi ratusan. Sat per satu perwakilan organisasi juga melakukan orasi. Disertai dengan aksi membakar ban di tengah jalan.

Aksi Pencerdasan

Koordinator Lapangan Aksi Muhammad Yuga menjelaskan pihaknya memang sengaja untuk melakukan demonstrasi di depan Unmul. Sebab kali ini merupakan aksi pencerdasan, mengabarkan kepada masyarakat sipil bahwa saat ini Indonesia sednag tidak baik-baik saja.

“Kami merasa kampus (tempat aksi) adalah tempat paling bebas, tempat paling suci untuk kami menyampaikan hal ini (tuntutan),” jelasnya kepada media.

Dalam aksi ini, demonstran tidak hanya menolak revisi UU Pilkada yang tengah ramai dibahas. Mereka juga membawa 6 tuntutan lain, sebagai bentuk evaluasi terhadap 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

Enam tentutan itu, menyoal RUU Masyarakat Adat, lalu Reforma Agraria Sejati, Menolak revisi UU Penyiaran, lalu UU TNI dan Polri, menuntut penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu, hingga stop komersialisasi pendidikan.

“Kami di sini tidak membawa partai tertentu, tapi kami atas nama rakyat Indonesia, kami mahasiswa menyuarakan rusaknya demokrasi di negeri ini,” tambah Yuga yang berkuliah di Fakultas Hukum.

Ini Belum Selesai, Masih Ada Aksi Lanjutan

Setelah aksi pencerdasan, Yuga menyebut pihaknya masih akan ada aksi lanjutan. Yang secara khusus membahas revisi UU Pilkada. Ada kemungkinan juga menggelar aksi di Kantor DPRD Kaltim. Namun, keputusan terkait waktu dan tempat aksi lanjutan masih dibahas melalui konsolidasi.

“Setelah ini kami akan melakukan konsolidasi untuk membahas aksi lanjutan. Terkait tuntutannya apa saja, waktu, dan titik aksi,” pungkasnya.

Bem KM Unmul Susul Menggerakkan Massa

Dalam aksi yang digelar oleh MAKARA kali ini, Wakil Presiden BEM KM Unmul, Veronica Febby Ola Deo juga ikut memberikan orasi. Dia menyebut kehadirannya merupakan bentuk membersamai gerakan mahasiswa.

“Kami belum menginisiasi aksi. Besok rencananya kami akan aksi juga. Tentunya dengan massa yang lebih besar,” jelasnya kepada Kaltim Faktual di tengah aksi.

“Kami juga mengajak mahasiswa yang sudah aksi di sini, untuk kembali turun. Terkait waktu dan tempatnya, akan kami konsolidasikan malam ini,” pungkasnya. (ens/fth)