Pansus LKPJ DPRD Kaltim Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan

Pansus LKPJ DPRD Kaltim menyoroti beberapa hal yang perlu dioptimalkan pemprov. Menjelang berakhirnya masa jabatan Isran-Hadi. Di antaranya soal perekonomian dan kemiskinan.

Masa kerja Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Pansus LKPJ) DPRD Kaltim resmi berakhir pada Senin 22 Mei 2023. Pansus yang dipimpin Sutomo Jabir berhasil menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, yakni selama 30 hari.

Dalam Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kaltim, Senin. Mereka menyampaikan laporan kerjanya. Sejak dibentuk pada Rapur ke-11, 28 Maret 2023 lalu. Pansus LKPJ memerika dokumen LKPJ pemprov tahun 2022, serta melakukan verifikasi lapangan.

Saking banyaknya yang dilaporkan, Sutomo Jabir dan wakilnya; Akhmed Reza Fachlevi sampai harus bergantian menyampaikannya.

“Yang jelas kami meminta keterangan beberapa aspek sesuai indikator kerja yang disesuaikan dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Kaltim,” ucap Sutomo usai rapur.

Sorotan Pansus LKPJ

Pansus menemukan masih banyak aspek di Kaltim yang perlu perbaikan. Mereka pun telah memberikan rekomendasi-rekomendasi yang kiranya bisa meningkatkan performa pemprov.

Di antara yang menjadi sorotan prioritas pansus adalah tingkat perekonomian Kaltim.

Sutomo bilang, meski pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2022 naik menjadi 4,48 persen. Namun angka itu masih berada di bawah pertumbuhan nasional yang sebesar 5,31 persen.

“Regional Kaltim malah yang paling rendah meskipun pertumbuhannya positif,” jelasnya.

Sorotan lainnya adalah soal angka kemiskinan di Bumi Etam. Yang selama 5 tahun terakhir. Juga belum menunjukkan penurunan. Per September 2022, tercatat ada 242.300 warga miskin di Kaltim.

“Angka kemiskinan di Kaltim 5 tahun terakhir belum memperlihatkan tanda-tanda yang menurun grafik, terus naik hingga September 2022,” kata Sutomo.

Selanjutnya soal pendidikan. Yang meski sudah diberi porsi anggaran 20 persen dari ABPD. Namun pemerataan pembangunannya belum terjadi, terutama ke daerah pelosok.

“Kami melihat belum ada pemerataan akses pendidikan khususnya beasiswa.”

Satu lagi yang jadi sorotan pansus adalah soal reforma birokrasi salaam 4 tahun terakhir. Yang disebut belum mencapai target.

“Tata kelola pemprov harus dibuat lebih baik lagi, mungkin penempatan ASN atau tentang kepuasan publik juga pelayanan yang masih kurang.”

“Indikator penilaiannya tercapai atau tidak selama 2023, ini kan tahun terakhir jabatan gubernur, itu yang kami cermati. Sehingga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi,” pungkasnya.

Tanggapan Wagub Kaltim

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi yang turut hadir dalam rapur tersebut. Tak menampik jika masih ada beberapa hal yang belum optimal. Secara keseluruhan, Hadi menyebut capaian kerja pemprov era Isran, telah mencapai 80-90 persen.

“Tidak mungkin bagus semua, kalau bagus semua. Masuk surga semua kami.”

“Karena kurang itulah kami termotivasi untuk lebih baik,” ucap Hadi saat ditemui awak media.

Wagub bilang, kinerja pemprov sudah lebih baik. Kalau mengibaratkan dengan penilaian A, B, C. Maka nilai saat ini sudah A, walau belum A plus. (mhn/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM