Reses Titik Terakhir Muhammad Darlis, Tampung Keresahan Masyarakat Soal Kesehatan dan Pendidikan di Samarinda

Dewan Kaltim Muhammad Darlis melakukan reses terakhirnya pada bulan Januari ini, di kawasan Sungai Dama. Ia menampung keresahan masyarakat setempat soal kesehatan dan pendidikan di Samarinda.

Pada Kamis, 16 Januari 2025, menjadi hari terakhir agenda reses atau serap aspirasi yang dilakukan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis. Sudah berlangsung sejak Minggu, 14 Januari.

Ketika reses di Jalan Tongkol, masyarakat begitu antusias dengan kunjungan Darlis. Sebab dalam kesempatan itu, mereka mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi dan keluhannya atas pemerintah.

Beberapa isu kemudian disampaikan oleh masyarakat. Mulai dari isu kesehatan hingga pendidikan yang belum maksimal di Provinsi Kaltim, utamanya Kota Samarinda.

Warga mengeluhkan soal matinya Rumah Sakit Islam, yang selama 7 tahun terakhir tak beroperasi, bahkan hingga saat ini. Akses kesehatan terdekat untuk masyarakat Sungai Dama dan sekitarnya jadi terbatas.

“Bahkan ada yang menginggal dalam perjalanan karena jarak yang jauh dan lambat dalam penanganan,” kata seorang warga.

“Kami berharap, rumah sakit bisa aktif kembali.”

Isu kesehatan lain, masyarakat juga menyoroti sulitnya regulasi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Berdasarkan keterangan warga, masyarakat baru bisa mendapatkan KIS dengan harus mengalami sakit terlebihdahulu.

Selain itu, warga juga berharap pemerintah memberi perhatian pada sekolah swasta dan pondok pesantren. Agar tidak ada ketimpangan pendidikan yang terjadi sesuai amanat undang-undang.

Tanggapan Darlis

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis menaruh perhatian pada isu kesehatan dan pendidikan itu. Ia akan menindaklanjuti di dalam internal komisi yang memang membidangi dua isu tersebut.

“Persoalan RS Islam yang sampai saat ini masih berlarut-larut. Padahal masyarakat tahu persis masalahnya. Masalah utamanya kan ego personal saja, ke depan ini harus diurai dan diselesaikan.”

“Terkait KIS, Komisi IV akan meluruskan hal seperti itu lagi. Pemerintah harus clear terkait pembinaan kesehatan, harus bisa menjamin masyarakat.”

“Untuk masalah sekolah swasta, kami mendorong bagaimana pemerintah melakukan pembinaan agar bisa tumbuh sesuai perkembangan sekolah negeri,” pungkas Darlis. (ens)