Presiden Prabowo (Sekali Lagi) Ingatkan Tak Ada Toleransi untuk Koruptor saat Serahkan DIPA 2025

Presiden Prabowo Subianto berulang kali telah menyampaikan ‘ancamannya’ pada pejabat negara untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ketegasan itu kembali ia sampaikan saat menyerahkan DIPA 2025.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2025 dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Selasa 10 Desember 2024.

Penyerahan DIPA dan TKD ini menjadi simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2025. DIPA dan TKD diserahkan secara simbolis menggunakan DIPA Elektronik oleh Presiden Prabowo kepada para menteri dan gubernur se-Indonesia.

Prabowo menegaskan tekadnya untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka melanjutkan upaya transformasi menuju Indonesia Emas 2045 yang maju dan makmur.

Mengawali pesannya, Presiden Prabowo mengingatkan jika kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Kondisi itu diwarnai oleh ketegangan dan persaingan ketat negara-negara besar. Hal ini akan menimbulkan perlambatan ekonomi dunia.

“Karena itu, kita patut waspada. Tapi patut juga bersyukur, karena kondisi negara kita hari ini berada dalam keadaan yang damai,” kata Presiden Prabowo dalam pertemuan yang dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih dan para Gubernur se-Indonesia itu.

Jangan Korupsi!

Salah satu strategi yang akan dilakukan di masa kepemimpinannya adalah meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, dan mengurangi pemborosan. Pemerintah harus bekerja keras untuk mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran di semua tingkatan.

Presiden meminta agar para pemimpin daerah ikut bersama pemerintah pusat melawan korupsi demi kepentingan rakyat.

“Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat, sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, korupsi dan hal-hal yang tidak produktif mengatasi kesulitan masyarakat,” tegas Presiden Prabowo.

Respons Akmal Malik

Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut baik pesan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Apalagi, dengan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6 yang akan lebih mendorong transparansi dan menekan korupsi.

“Tadi juga diluncurkan aplikasi Katalog Elektronik Versi 6. Dengan aplikasi itu kita akan bisa lakukan efisiensi hingga 40 persen dari pengadaan barang dan jasa,” tegas Akmal.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga sangat mendukung rencana Presiden Prabowo untuk menekankan pentingnya efisiensi, mengurangi program-program tak produktif yang tak memberi dampak langsung ke masyarakat, perjalanan dinas, bimtek dan seminar. (fth)