Jumat 14 Juli 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Dinas PUPR Pera Kaltim menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kaltim No. 1 Tahun 2023. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur 2023-2042.

Sosialisasi ini dibuka Gubernur Kaltim Isran Noor di Mahakam Ballroom Swiss-belhotel Balikpapan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sosialisasi Perda RTRWP yang dalam proses terbentuknya melalui tahapan sangat panjang. Di mana prosesnya di mulai pada tahun 2020.

Dengan melakukan Peninjauan Kembali RTRW Provinsi Kaltim. Salah satu pertimbangan antara lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan skala nasional, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.

“Alhamdulillah Perda RTRWP ini sudah diterbitkan untuk sekitar 20 tahun ke depan,yang terintegrasi antara ruang matra darat (RTRW) dengan ruang matra laut (RZWP3K). Serta rencana tata ruang Ibu Kota Nusantara. Semoga sosialisasi ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat,” ujar Gubernur Isran Noor.

Menurut gubernur tata ruang wilayah dalam mengantisipasi perubahan-perubahan dan kebutuhan ruang seiring dengan perkembangan jaman. Selain itu, terkait pertambahan penduduk dan pembangunan di segala sektor.

Tata ruang menjadi sebuah basis kegiatan yang bisa digunakan untuk mengukur dan memanfaatkan ruang sesuai keinginan dan rencana pembangunan di suatu daerah.

“Semoga dengan Perda RTRWP Kaltim ini sebagai hasil kerja bersama dari berbagai pihak. Mulai dari eksekutif, legislatif, kementerian dan lembaga, akademisi, asosiasi perencana, mitra pembangunan dan masyarakat. Agar menjadi rujukan bersama dalam mengawal pembangunan di Kaltim,” harap Gubernur Isran. (adpim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel RTRWP Kaltim Disosialisasikan, Jadi Rujukan Bersama Kawal Pembangunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD bersama Pemprov Kaltim mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim tahun 2022-2042. Pada Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kaltim di Gedung Karang Paci. Selasa 28 Maret 2023.

Ketua DPRD Kaltim, pengesahan ini memang lebih lambat dari perkiraan. Selain penyusunannya yang lebih teliti dan rinci. Juga karena Pemerintah Pusat cukup lama untuk memberi lampu hijau.

“Pada hari ini kita mengesahkan Raperda RTRW Kaltim tahun 2022-2042, setelah berbulan-bulan dalam proses  menunggu hasil persetujuan substansi dari Kementerian ATR dan juga Kemendagri,” kata Hamas, Selasa.

Pengesahan RTRW Kaltim versi baru ini, menurut Hamas. Sangat penting untuk menentukan arah dan wajah pembangunan Kaltim ke depannya. Serta menjadi rekomendasi dan rujukan utama kepada RTRW kabupaten/kota di Benua Etam.

Jalan Panjang Raperda RTRW Kaltim

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RTRW Kaltim Baharuddin Demmu. Menjelaskan bahwa timnya sudah berupaya semaksimal mungkin. Untuk melaksanakan semua kegiatan. Agar penyusunan raperda ini klir dan tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari rapat-rapat internal pansus, konsultasi ke Kementerian terkait, Focus Group Discusion (FGD). Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan juga rapat-rapat kerja dengan Pemerintah Daerah Kaltim,” kata Baharuddin.

Karena itulah, pengesahan Raperda RTRW Kaltim 2022-2042 mengalami kemunduran hingga 3 bulan.

Meski begitu, ia menerangkan bahwa semua alur itu memang harus dilalui. Karena sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demmu menjelaskan bahwa dalam pembahasan Raperda RTRW Kaltim. Ada 3 poin muatan materi yang selama ini menjadi pembahasan. Pertama ialah perubahan pasal-pasal terhadap peruntukan wilayah hingga perubahan pola ruang.

Kedua, melakukan integrasi antara Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ke dalam RTRW Kaltim.

Dan ketiga adalah mengubah beberapa ketentuan dalam Perda RTRW sebelumnya untuk disesuaikan dengan ketentuan baru.

Saat ini, rancangan RTRW Kaltim, masih menunggu persetujuan kementerian terkait sebagai landasan pengesahan RTRW.

Baharuddin Demmu melanjutkan, setelah terbitnya persetujuan substansi dari Kementerian ATR. Pansus masih mendapatkan permohonan usulan dari SKK Migas dan Pertamina Hulu Mahakam (PHM). Perihal pemanfaatan ruang zona untuk pengembangan proyek sumur bor migas PHM.

Namun karena sudah terbit persetujuan dari Kementerian ATR tersebut, maka usulan itu tidak bisa diakomodir.

Kata Wagub Kaltim

Pada rapat paripurna pengesahan Raperda RTRW tersebut. Pemprov Kaltim diwakili oleh Wagub Hadi Mulyadi. Ia menyampaikan terima kasih pada semua tim yang terlibat. Penyusunan RTRW kali ini memang agak spesial karena berkaitan dengan pemindahan IKN Nusantara.

“Pentingnya RTRW ini karena sebagai acuan utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun sebagai arah pembangunan daerah jangka panjang. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota,” kata Hadi Mulyadi. (dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Tok! Raperda RTRW 2022-2042 Kaltim Resmi Disahkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Agenda paripurna persetujuan antara DPRD bersama Gubernur Kaltim terkait Raperda RTRW Kaltim yang terjadwal Selasa 21 Maret 2023 tidak berlangsung.

Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu menjelaskan. Penundaaan kali ini karena ketidakhadiran Gubernur Kaltim Isran Noor. Yang menjadi alasan, DPRD Kaltim terpaksa menunda agenda itu hingga pekan depan.

“Jangan sampai DPRD nanti dianggap tidak serius dalam menyelesaikan ini,” tegasnya politikus PAN ini kepada wartawan Selasa 21 Maret 2023.

Pada paripurna tersebut, dari Pemprov tidak dihadiri Gubernur. Gubernur mengutus Asisten 1 untuk menghadiri paripurna tersebut.

Dari pengamatan media ini, tidak hadirnya gubernur karena jadwal yang bertabrakan. Gubernur dihari yang sama tengah dinas di Jakarta. Menghadiri acara KPK, deklarasi komitmen antikorupsi. Selaku Ketua APPSI.

Demmu bilang, pansus menjadwalkan ulang persetujuan bersama Raperda RTRW Kaltim ini pada 28 Maret 2023, atau pekan depan. Karena menurutnya sudah tidak ada waktu lagi untuk menunda-nunda.

“Karena PP 21 Tahun 2021, penyelenggaraan penataan ruang ada batas waktunya,” tegasnya.

Berdasarkan PP No.21 Tahun 2021, dalam pasal 60 hingga 84 menerangkan. Bahwa jangka waktu penyusunan dan penetapan RTRW dibatasi paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan RTRW.

Pansus RTRW Kaltim, kata Demmu, sudah bekerja selama enam bulan membahas raperda tersebut. Ia berharap persetujuan raperda RTRW bisa disetujui dan tidak ada lagi penundaan.

Sementara itu, usai persetujuan subtansi terbit dari Kementerian ATR/BPN, maka persetujuan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah persetujuan terbit.

Jika dihitung-hitung, bulan April 2023 menjadi deadline terakhir untuk melakukan persetujuan bersama. Lebih dari itu, Raperda RTRW Kaltim akan diambil alih pembahasannya oleh Pemprov Kaltim. Jika hal itu terjadi, maka DPRD Kaltim sebagai lembaga legislasi pun bisa dipertanyakan publik.

“Kalau lewat, maka pembahasan RTRW boleh diambil alih pemerintah provinsi. Jangan sampai itu terjadi,” ungkapnya.

“Tidak ada juga dasarnya untuk diambil alih karena pansus sudah bekerja sesuai alurnya untuk penyelesaiannya, terkecuali ada hal yang pansus tidak setuju,” tegasnya.

Demmu berharap, pada persetujuan bersama 28 Maret 2023 mendatang bisa dihadiri pimpinan DPRD dan Gubernur Kaltim.

Harus Dihadiri Gubernur

Kehadiran Gubernur Kaltim Isran Noor sangat penting dalam persetujuan bersama RTRW Kalttim 2022-2024 ini.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bilang, Raperda RTRW ini menjadi krusial untuk rencana pembangunan sampai 20 tahun ke depan hingga 2042. Jadi menjadi hal wajib dihadiri langsung oleh kepala daerah. Karena menjadi legitimasi persrtujuan antara eksekutif dan legislatif.

“Jika Kepala Daerah tak hadir, maka mengurangi keabsahan RTRW Kaltim itu sendiri,” kata Samsun.

Menurutnya, dijadwalkan pengesahan pada pekan depan, 28 Maret mendatang. Karena kebetulan bersamaan dengan Rapat Paripurna tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022. Sehingga nanti sekaligus akan disatukan dengan pengesahan Raperda RTRW Kaltim 2022-2042.

“Perda RTRW itu kan berbicara 20 tahun ke depan, jadi memang urgen diputuskan oleh pimpinan, yakni Kepala Daerah dan seharusnya bukan diutus ke Asisten, staf ahli, atau yang lainnya, seharusnya yang datang gubernur,” ujar Samsun

Sudah Molor Berkali-kali

Molor dari jadwal ini bukan kali pertama. Dalam catatan media ini, sejatinya pengesahan RTRW Kaltim ini pada akhir 2022.

Namun karena belum tuntasnya dokumen revisi RTRW itu, Pansus RTRW Kaltim meminta perpanjangan masa kerja 1 bulan. Jadi molor ke tahun 2023. Meski nama revisi Raperda RTRW itu periode 2022-2042. Selama 20 tahun.

Berjalan 1 bulan, hingga pada 6 Februari 2023. Pansus meminta perpanjanan waktu masa kerja hingga 3 bulan. Alasannya, karena belum ada persetujuan draf RTRW Kaltim dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dan kini, setelah draf tersebut disetujui. Agenda persetujuan bersama DPRD dan Gubernur, malah kembali tertunda dari jadwal. Semoga di hari Selasa 28 Maret 2023 nanti bisa tuntas semuanya ya… (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pengesahan Raperda RTRW Kaltim 2022-2042 Molor Lagi, Gara-gara Hal Ini… pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kaltim lagi-lagi meminta perpanjangan waktu masa kerja.

Sebelumnya, pengesahan yang ditargetkan akhir tahun 2022 gagal terlaksana. Karena draf yang diajukan ke pusat belum mendapat ACC. Mereka lantas meminta tambahan waktu 1 bulan.

Namun hingga lewat Januari, pengesahan RTRW Kaltim 2022-2042 belum juga terlaksana. Mau tidak mau, pansus kembali meminta tambahan masa kerja. Kali ini tidak tanggung-tanggung, 3 bulan!

Permohonan tersebut disampaikan oleh Anggota Pansus RTRW Kaltim Jawad Sirajuddin dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kaltim, Senin, 6 Februari 2023.

Usai rapur, Jawad menjelaskan kalau motif di balik permintaan tambahan waktu kerja ini. Masih sama seperti sebelumnya.

Hingga kini, hasil persetujuan substansi oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum juga mereka terima.

“Kami sudah coba melakukan komunikasi yang intens. Tapi ya memang masih disuruh menunggu,” jelas Jawad kepada Kaltim Faktual.

Menurutnya, ada alasan logis mengapa Kementerian ATR/BPN membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menerbitkan persetujuan substansi.

“Karena ini bukan hanya persoalan mereka (Kementerian ATR/BPN) tapi lintas kementerian. Ada DLH dan lainnya. Itu semua harus konek antar satu kementerian dan kemeterian yang lainnya.”

“Makanya Kementerian ATR/BPN kemungkinan sangat berhati-hati dalam mengambil kebijakan itu. Apalagi dengan masa belaku dokumen RTRW tersebut hingga 20 tahun ke depan,” sambung Jawad.

Politisi PAN tersebut juga menjelaskan jika dokumen persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Diperlukan sebagai dasar untuk melaksanakan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Kaltim terhadap Raperda RTRW. Untuk kemudian disahkan pada rapat paripurna.

“Jadi mohon bersabar untuk menunggu. Semoga secepatnya substansi itu turun. Dan Perda RTRW bisa disahkan. Kami prediksi satu bulan ini bakal selesai,” pungkasnya.

Untuk diketahui, RTRW Kaltim harus di-update setelah ada perubahan wilayah karena keberadaan IKN Nusantara. (sgt/dra)

Artikel Pengesahan RTRW Kaltim Tertunda Lagi, Pansus Minta Perpanjangan Waktu 3 Bulan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pansus Rancangan Peraturan (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim 2022-2042 sudah bekerja keras. Untuk merampungkan draf dengan teliti. Untuk kemudian disahkan pada Rapat Paripurna DPRD Kaltim terakhir di tahun 2022.

Sesuai namanya, RTRW versi baru ini harusnya selesai dan mulai berlaku pada 2022. Lantas, apa yang membuat pengesahannya molor?

Kaltim Faktual mengonfirmasi hal ini pada Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu pada Selasa, 3 Januari 2022 kemarin. Katanya, pekerjaan pansus sudah rampung. Akan tetapi, pada rapat paripurna terakhir, mereka mengajukan perpanjagnan masa kerja.

Perpanjangan itu terpaksa dilakukan karena draf RTRW yang mereka susun belum disahkan. Terdekat, draf itu harus mendapat persetujuan dulu dari kementerian terkait.

“Semua sudah selesai, tinggal menunggu persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN,” terang Bahar.

Persetujuan substansi yang nantinya dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Merupakan syarat mutlak yang ada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Yang isinya menyebutkan jika harus ada rekomendasi atau surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

“Kalau surat rekomendasinya belum keluar, otomatis raperdanya belum bisa disahkan menjadi perda,” lanjutnya.

Setelah persetujuan dari Kementerian ATR/BPN, draf itu masih harus melewati satu palang pintu lagi. Yakni konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Setelah hasil evaluasinya keluar baru kita rapat bersama pemprov, lalu rapat internal pansus untuk mendapat persetujuan, setelah itu kita bawa ke pimpinan untuk dilakukan penjadwalan pengesahan,” ujar Demmu.

Untuk diketahui, Pemprov Kaltim sebenarnya sudah memiliki RTRW periode 2016-2036. Namun aturan kewilayahan yang ada harus direvisi sebelum waktunya. Karena sebagian wilayah Kaltim masuk ke kawasan IKN Nusantara.

Perubahan batas wilayah administrasi ini mengharuskan Kaltim punya RTRW baru. Yang dalam proses penyusunannya kemarin. Pansus sekaligus memperbaiki data kewilayahan perkebunan, pertanian, dan kehutanan. Karena terjadi perbedaan data.

RTRW sendiri berfungsi sebagai bentuk jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan ekosistem yang ada di Kaltim selama 20 tahun ke depan. Eh, 19 tahun sekian bulan ke depan, ding. (sgt/dra)

Artikel Pengesahan RTRW Kaltim 2022-2042 Molor ke 2023, Ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim, memasuki babak baru. Setelah sebelumnya terdapat beberapa benang kusut. Terkait penyesuaian data dari sektor pertanian, perkebunan, hingga kehutanan.

Usai bekerja keras menyatukan data yang tumpang tindih. Pansus RTRW Kaltim akhirnya menggelar uji publik pada Senin 12 Desember 2022. Untuk menerima masukan dari berbagai pihak, sebelum nantinya disahkan pada rapat paripurna DPRD Kaltim.

Ketua Pansus RTRW Kaltim Baharuddin Demmu, mengatakan bahwa saran dan masukan selama proses uji publik kali ini. Cenderung masih sama dengan yang sudah dibahas selama proses penyusunan dan pembahasan Ranperda RTRW Kaltim 2022-2042.

“Persoalaan hutan adat, kawasan pesisir, dan Area Penggunaan Lain (APL), itu semua sama dengan isi pembahasan Reperda selama ini,” ujar Bahar.

Di antara tanggapan yang dilontarkan peserta, lanjut Demmu, misalnya yang berkaitan dengan luasan kawasan hukum adat yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser. Yang luasnya hanya sekitar 1.330 hektare saja.

Menanggapi pertanyaan itu, Bahar menjelaskan bahwa kawasan hutan adat yang bisa dicantumkan dalam rencana pola ruang hanya kawasan yang berada dalam APL.

Meski demikian, pansus RTRW telah menetapkan, jika kawasan hutan adat di luar 1.330 hektare yang telah disebutkan, tidak akan dihilangkan dan tetap diakui sebagai Peta Kawasan Hutan.

“Apabila nanti perda ini disahkan, dan di kemudian hari ada penetapan kawasan hutan adat, itu semua akan kita akomodir,” jelasnya.

Banyak OPD Tak Hadir di Tempat

Dari pantauan Kaltim Faktual, uji publik kali ini tidak dihadiri langsung oleh para undangan. Mayoritas undangan, terutama dari OPD Pemprov Kaltim, memilih hadir melalui aplikasi rapat daring.

Soal ini, Bahar tak mempermasalahkan. Karena esensi dari uji publik ini adalah untuk mendapat saran untuk penyempurnaan Ranperda RTRW. Karena masa berlakunya RTRW ini cukup panjang. Yakni 20 tahun ke depan.

Sehingga pemberian saran lewat tatap muka ataupun daring. Sama saja. Semua saran akan ditampung oleh pansus, guna memperbaiki draf ranperda sebelum kelak sah menjadi Perda RTRW Kaltim.

Soal tengat waktu peresmian yang kian sempit. Karena idealnya ranperda tersebut sah sebelum pergantian tahun. Bahar mengaku tetap optimis pengesahan akan tetap waktu.

Perlu diketahui, yang bertindak sebagai narasumber pada uji publik kali ini. Adalah dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim, yang diwakilkan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang, Muzakkir Hidayat. Ada juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Muhammad Ali Aripe. (sgt/dra)

Artikel Data Lahan Klir, Pansus RTRW Kaltim Gelar Uji Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berkuat pada pekerjaan sinkronisasi data. Sebelum RTRW Kaltim 2022-2042 disahkan pada akhir tahun nanti.

Setelah mengurai perbedaan data luas lahan persawahan dua pekan lalu. Kini pansus kembali melakukan pencocokkan luasan lahan. Namun khusus lahan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan.

Supaya efektif, pansus memanggil 21 perusahaan perkebunan se-Kaltim untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Di Gedung E Kompleks Gedung DPRD Kaltim, Rabu 30 November sore.

Wakil Ketua Pansus RTRW Kaltim Sapto Setyo Pramono mengatakan, fokus RDP itu ialah mencatat dan mencocokkan data luasan lahan untuk meminimalisir masalah di kemudian hari.

pihaknya memanggil sejumlah perusahaan guna menyinkronkan data lahan yang dimiliki oleh perusahaan dan tim pansus.

“21 perusahaan kita panggil, kita telusuri data lahan perkebunan biar sinkron semuanya.”

“Sebagai pansus kita bertanggung jawab terhadap rancangan peraturan ini, jadi jangan sampai nantinya orang yang berinvestasi di perusahan tersebut malah bermasalah di kemudian hari karena RTRW ini,” jelasnya.

RTRW yang tengah disusun ini memiliki masa berlaku selama 20 tahun. Karena itu, Sapto menegaskan Pansus RTRW Kaltim berkomitmen membuat basis aturan kewilayahan yang klir dan tidak menjadi produk bermasalah.

“Jangan sampai kekeliruan data menjadi batu sandungan terhadap keberadaan hutan lindung, cagar alam, hutan produksi, kawasan pemukiman dan kawasan lainnya,” tegas politisi fraksi Golkar tersebut.

“Satu hal lagi, siapapun kepala daerah yang akan menjabat ke depannya, harus mengacu dalam perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RTRW. Maka dari itu, pembahasan RTRW ini harus berkualitas,” pungkasnya.

Terpisah, perwakilan PT Sena Bangun Aneka Pertiwi, Deni Siregar mengatakan, perusahaannya sangat mendukung terhadap pemanggilan perusahaan perkebunan yang dapat berguna dalam penyusunan RTRW.

“Kami turut senang dapat terlibat dalam penyesuaian data dengan tim pansus RTRW ini. Dan Alhamdulillah data perusahaan kami dan tim pansus itu sinkron,” ungkapnya.

Deni juga menyarankan agar perusahaan yang sampai saat ini belum menyesuaikan data, untuk segera melengkapi data tersebut.

“Untuk perusahaan yang belum sesuai, coba segera diselesaikan. Kalau datanya saja belum sinkron, bagaimana mau merampungkan RTRW ini,” tutupnya. (sgt/dra)

Artikel Pansus RTRW Kaltim Panggil 21 Perusahaan Perkebunan, Ada Apa Ya? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kaltim berkejaran dengan waktu. Untuk memfinalisasi draf sebelum disahkan sesuai waktu yang ditargetkan, yakni akhir tahun ini.

Saat ini pansus tengah fokus menyingkronkan data luasan lahan pertanian. Senin (14/11) lalu, Pansus RTRW Kaltim yang dinakhodai Baharuddin Demmu bertemu dengan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura (DPTPH) Kaltim. Untuk mencari titik jelas perkara luas lahan pertanian.

“Yang dibahas itu adalah pasal per pasal dari draf ranperda. Untuk mencocokan semua usulan-usulan dari kabupaten/kota, termasuk LSM, dan masyarakat adat,” jelasnya.

Masalah luas lahan untuk pertanian di Kaltim memang menjadi hal yang sangat penting. Karena Pemprov Kaltim rencananya akan menjadi penyuplai kebutuhan pangan untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Yang sangat krusial itu lahan pertanian, yang tertera itu 42.000 hektare ternyata dari data Kadis ada 107.000 hektare. Jadi sementara ini lagi dicocokkan,” ungkap Demmu.

“Untuk memastikan data tersebut, perlu peta berbasis shapefile (SHP). Jadi SHP ini harus siap dulu, supaya 107 ribu itu bisa diakui dan menggantikan luasan yang sementara ini tercantum di dalam draf,” sambungnya.

Lahan pertanian yang dimaksud yaitu berfokus pada sawah yang masuk dalam kawasan hutan yang akan digunakan sebagai Area Penggunaan Lain (APL).

Bahar punya harapan di waktu yang tersisa pansus dapat menuntaskan sengkarut ini tanpa meninggalkan celah. Ia tak ingin buru-buru karean khawatir salah memetakan kawasan berujung konflik di masa mendatang.

 “Saya tidak ingin pansus ini hanya menjadi legalitas yang melegalkan orang salah,” tutupnya.

Untuk diketahui, RTRW Kaltim 2022-2042 direncanakan bisa disahkan tahun ini. Paling lambat, akhir Desember 2022. Terkait target itu, Bahar mengaku masih optimis bisa menyelesaikan draf tepat waktu. (sgt/dra)

Artikel Pengesahan RTRW Kaltim Terhambat Luasan Lahan Pertanian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penetapan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di sebagian wilayah Kaltim, praktis mengubah tata ruang masa depan provinsi ini dari rencana sebelumnya. Kaltim harus menyesuaikan. Mempersiapkan. Jangan sampai tertinggal. Seperti apa masa depan Benua Etam ke depan ?  

Sebelum ditetapkan IKN, grand design Kaltim tertuang dalam Perda Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim tahun 2016-2036. Penataan wilayah selama 20 ke depan.

Dengan konsep mewujudkan ruang wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan, berbasis agroindustri, dan energi ramah lingkungan.

Dalam dokumen itu, memuat rencana tata ruang provinsi. Mulai dari kawasan strategis ekonomi hingga yang harus dilindungi.

Di antaranya, kawasan hutan lindung ditetapkan seluas kurang lebih 1,8 juta hektare. Ini berada di hampir semua kabupaten/kota.

Kawasan budidaya seluas 10,4 juta hektare. Meliputi kawasan hutan produksi 6 juta hektare, pertanian 3,6 juta hektare, perikanan 187,3 ribu hekatre, industri 57,1 ribu hektare, pariwisata 97,4 ribu hektare, permukiman 396,2 ribu hektare, pertambagan 5,2 juta hektare dan kawasan peruntukan lainnya.

Untuk kawasan hutan produksi terdistribusi di Paser, Kutai Barat,  Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Berau, PPU, Mahulu, Balikpapan dan Samarinda. Begitu pula dengan peruntukan lainnya, tersebar di kabupaten kota secara terinci dalam RTRW tersebut.

Namun, setelah ditetapkan IKN di sebagian wilayah PPU dan Kutai Kartanegara, maka Kaltim harus menyesuaikan. Seperti yang disampaikan oleh Pj Sekda Kaltim Riza Indra Riadi.

Dengan memperhatikan berbagai aspek perkembangan. Mulai dari lingkungan, pembangunan, sosial ekonomi, hingga pemanfaatan ruang.

Yang perlu ditegaskan, revisi ini bukan untuk pemutihan atas masalah dan penyimpangan pelaksaanaan pemanfaatan ruang sebelumnya.

“Ini (Revisi RTRW) bukan untuk pemutihan terhadap penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang terjadi,” tegas, diparipurna ke-39 DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat merevisi perda RTRW 2016-2036 menjadi RTRW Provinsi Kaltim tahun 2022-2042.

Dasar lainnya, revisi RTRW juga merupakan amanat UU 11/2020 tentang Cipta Kerja dan PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dari situ, diperlukan pengintegrasian tata ruang matra darat RTRW dan matra laut RZWP3K, menjadi satu produk hukum berupa peraturan daerah.

“Serta memperhatikan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya,” tegasnya.

Oleh karena itu, pemprov bersama DPRD sepakat untuk rasionalisasi dan harmonisasi RTRW eksisting. Sebagai bentuk jaminan terhadap keberlanjutan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan ekosistem Kaltim.

Di tengah rencana perubahan itu. Ternyata kondisi RTRW saat ini tak sesuai dari kondisi di lapangan. Dalam hasil peninjauan kembali RTRW Kaltim 2016-2036, tim teknis pemerintah pusat menilai hanya mendapat 56,59 persen.

Hal ini menjadi catatan pertimbangan lain kenapa RTRW mendesak untuk direvisi.  Sebagaimana disampaikan Staf ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Pemprov Kaltim Diddy Rusdiansyah.

“Tetapi, indikator dasar perbaikan itu adanya IKN,” katanya.

Menurut dia, yang pasti revisi RTRW ini bukan untuk memutihkan tata ruang yang bermasalah atau mengakomodasi masalah. Ia menjamin hal itu. Jadi publik tak perlu khawatir.

Revisi RTRW ini merupakan upaya penyusunan kembali. Setelah identifikasi kesesuaian dan kebutuhan pembangunan ke depan. Memerhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Kendati alasan utama karena IKN, menurutnya, sebagian wilayah PPU dan Kukar yang masuk IKN tetap diatur dalam tata ruang RTRW Kaltim 2022-2042. Tidak dikeluarkan begitu saja.

“Ini (revisi) akan menjadi dasar kebijakan pembangunan berbagai sektor. Serta dalam rangka perlindungan investasi dan pelayanan perizinan yang akan bermuara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya.

Untuk memaksimalkan revisi tersebut, DPRD Kaltim pasang badan. Membentuk panitia khusus (pansus) Ranperda RTRW Kaltim 2022-2042. Diketuai oleh Ketua Komisi I Baharuddin Demmu. Dia merupakan mantan aktivis Kaltim yang peduli soal lingkungan.

Dengan latar belakang tersebut, Bahar akan pasang badan. Bahwa revisi ini harus lebih baik untuk tata ruang Kaltim ke depan. Dalam berbagai aspek, termasuk pro terhadap lingkungan. Upaya ini dilakukannya dengan menjaring masukan dari berbagai kalangan. Menyoroti pasal per pasal revisi RTRW tersebut.

Bahar menjelaskan, ada beberapa poin krusial yang bakal menjadi sorotan pansus. Seperti alih fungsi lahan di kabupaten/kota setelah penetapan ibu kota negara (IKN).

“Karena menyangkut masa depan daerah. Masa depan yang dirasakan anak-anak kita nanti. Bagaimana konsep pembangunan dari segala aspek ini ke depannya bisa berkelanjutan lebih baik,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini.

Untuk menjalankan tugas itu, Bahar menargetkan pansus RTRW Kaltim akan bekerja maksimal dalam dua bulan ke depan. Tepatnya hingga November mendatang.

Pihaknya saat ini tengah berkeliling untuk memastikan perubahan RTRW yang baru nanti benar-benar mengakomodasi kepentingan kabupaten/kota atau tidak.

“Ini penting, Misalnya penambahan area tambang, begitu juga pertanian dan perikanan, publik harus mengetahui itu,” pungkasnya.

Dari kerja selama dua bulan tersebut, nantinya pansusakan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Jika ada yang bermasalah, atau belum mengakomodasi semua pihak.

Jika melihat jadwal pansus, maka dokumen RTRW Kaltim, baru akan final pada akhir tahun 2022 ini. Menarik kita nanti, apakah ada perubahan di tata ruang dari sebelumnya atau… (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

PENULIS: Muslim Hidayat

EDITOR: Lukman

Artikel Mendesaknya Revisi RTRW, dari IKN hingga Masa Depan Tata Ruang Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Usai kesepakatan antara DPRD – Pemprov untuk melanjutkan pembahasan melalui paripurna ke-39, Senin (19/9/2022). Secara musyawarah dan mufakat dalam rapat Pembentukan Pansus Raperda RTRW Kaltim.

Wakil rakyat dapil Kukar ini mengatakan akan maksimal berperan dalam pansus revisi RTRW ini.
Salah satunya dengan melibatkan partisipasi semua pihak. Mulai dari akademisi, lembaga sektoral, hingga masyarakat. Semua dilakukan dengan harapan publik dapat sama-sama mengawasi perubahan RTRW Kaltim ini.

Bahar menjelaskan, ada beberapa poin krusial yang bakal menjadi sorotan pansus. Seperti alih fungsi lahan di kabupaten/kota setelah penetapan ibu kota negara (IKN).

“Karena menyangkut masa depan daerah. Masa depan yang dirasakan anak-anak kita nanti. Bagaimana konsep pembangunan dari segala aspek ini ke depannya bisa berkelanjutan lebih baik,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Kaltim ini.

Untuk menjalankan tugas itu, Bahar menargetkan pansus RTRW Kaltim akan bekerja maksimal dalam dua bulan ke depan.

“Kami akan keliling untuk memastikan perubahan RTRW sudah benar-benar mengakomodasi kepentingan kabupaten/kota atau tidak,” ujarnya.

Hal tersebut, menurut Bahar sangat penting. Sebab, perhatian publik terhadap revisi RTRW Kaltim ini diperlukan. Termasuk kepentingan pembangunan di kabupaten/kota. Agar nantinya perubahan sekecil apapun dalam perda itu bisa diketahui penyebab dan manfaatnya.

“Misalnya penambahan area tambang, tetapi alasannya tidak jelas. Begitu juga pertanian dan perikanan, publik harus mengetahui itu,” tuturnya.

Sebelum memulai menjalankan tugasnya, pihaknya masih menunggu validasi dokumen KLHS. Dokumen penting untuk membahas Raperda RTRW itu akan diselesaikan dalam 14 hari kerja ke depan. (redaksi)

Susunan Pansus RTRW Kaltim 2022-2042

• Ketua: Baharuddin Demmu (PAN)
• Wakil Ketua: Sapto Setyo Pramono (Golkar)
• Sarkowi V Zahry (Golkar)
• Nidya Listiyono (Golkar)
• Ananda Emira Moeis (PDIP)
• Veridiana Huraq Wang (PDIP)
• H Baba dari (PDIP)
• Bagus Susetyo (Gerindra)
• Agus Suwandy (Gerindra)
• Jawad Sirajudin (PAN)
• Syafruddin (PKB)
• Sutomo Jabir (PKB)
• Ali Hamdi (PKS)
• Rusman Yaqub (PPP)
• Agus Aras (Demokrat-Nasdem)

Artikel Pimpin Pansus Revisi RTRW Kaltim, Baharuddin Demmu Janjikan Partisipasi Semua Pihak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.